Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Rahmat jiwandono
Selasa, 05 April 2022 | 20:46 WIB
Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko (kanan) ikut hadir dalam jumpa pers kasus tawuran di Jodog, Selasa (5/4/2022). (SuaraJogja.id/Rahmat Jiwandono)

SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul mengizinkan penyebutan nama sekolah apabila siswanya ada yang terlibat tawuran maupun kekerasan jalanan. Itu menyusul terjadinya tawuran yang dilakukan pelajar di simpang tiga Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul pada Senin (4/4/2022) sekitar pukul 01.00 WIB.

"Enggak apa-apa (penyebutan nama sekolah) meski kejadiannya malam hari," ujar Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko, Selasa (5/4/2022).

Isdarmoko menyatakan bahwa pihaknya ikut bertanggungjawab jika ada siswa sekolah di Bumi Projotamansari melakukan tawuran. Pasalnya, siswa yang ikut tawuran pasti berasal dari salah satu sekolah di Bantul.

"Sebab saya bertanggungjawab karena itu pasti anak (yang tawuran) punya identitas dan ditanyai sekolah atau tidak. Saya tidak akan keberatan soal penyebutan nama sekolah yang terlibat (tawuran) walau di luar jam sekolah," terang dia.

Baca Juga: Tengok Produsen Drone Asal Bantul, Pemkab Buka Peluang Kerja Sama

Menurutnya, tak hanya pengawasan dari sekolah saja yang dilakukan namun peran orang tua dalam menjaga dan mendidiknya juga sangat penting. Wali murid diminta untuk mengawasi anak-anaknya.

"Orang tua harus mencari kalau anaknya waktu dini hari tidak ada di rumah. Dicek pergi kemana, kami mohon kepada orang tua untuk mengawasi anaknya. Ini tanggungjawab bersama," katanya.

Isdarmoko mengaku prihatin atas kejadian tawuran ini. Terlebih dilakukan saat Bulan Ramadhan.

"Seharusnya diisi kegiatan ibadah apalagi ini jelang sahur. Bukan diisi dengan tawuran seperti itu, konyol," keluhnya.

Dia juga menyoroti siswa SMP kelas 9 yang ikut tawuran. Padahal minggu depan mereka akan menghadapi ujian sekolah.

Baca Juga: Petasan hingga Tawuran, Ini Wilayah di Bantul yang Rawan Selama Bulan Ramadhan

"Belum lagi setelah lebaran ada asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD). Saya kira sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan mereka, harusnya menyiapkan kegiatan yang kaitannya dengan akademik," katanya.

Pihaknya pun mendukung langkah kepolisian yang bergerak cepat menangkap para pelaku tawuran. Sebab, aksi tawuran tersebut sudah meresahkan masyarakat. 

"Tindakan mereka meresahkan masyarakat, gimana bisa diharapkan jadi pemimpin bangsa. Kalau yang dipertontonkan malah begini, dari kejadian ini akan jadi sinergi lebih kuat lagi," imbuhnya.

Load More