Galih Priatmojo
Seorang pengelola sampah di transfer depo sampah Lempongsari, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman sedang memilah sampah. (kontributor/uli febriarni)

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Digadang-gadang, salah satu TPST milik Kabupaten Sleman kelak akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jerman.

Hal itu dikemukakan oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, kepada segenap wartawan, Kamis (12/5/2022).

"Mendatangkan mesin dari Jerman, sehingga sampah yang dihasilkan ada output bermanfaat bagi beberapa sektor, kompos dan lainnya. Bahkan dari yang kami pelajari di Malang, hasil dari output olahan sampah bisa digunakan untuk mengganti biaya operasional harian TPST," ucapnya.

TPST di Kapanewon Kalasan tersebut sedianya dibangun menggunakan APBD sebesar Rp38 miliar dan diharapkan dapat beroperasi pada 2023.

Baca Juga: Blokade TPST Piyungan Akhirnya Dibuka, Warga Tetap Kawal Janji Pemda DIY

Bukan hanya TPST di Kalasan, TPST di Kapanewon Minggir yang akan dibangun menggunakan DAK, diharapkan bisa beroperasi pula pada 2023.

Ia mengakui, rencana pembangunan TPST ini sebelumnya terganjal dengan penolakan warga dan belum ditemukannya lokasi yang representatif.

"Kami pendekatan dengan warga. Warga banyak yang berpikir terlalu jauh, padahal nanti [pengolahan] sampah outputnya bukan sampah lagi, tapi yang bisa dimanfaatkan," terangnya.

"Alhamdulillah tahun ini ada semacam pencerahan, yang sudah dipastikan berjalan di Tamanmartani, Kalasan. Menggunakan tanah kas desa lebih kurang 1.3 Ha," ungkap Danang.

Dengan dibangunnya empat TPST di Kabupaten Sleman, diperkirakan jumlah sampah sisa bisa ditekan sampai 75%.

Baca Juga: Blokade TPST Piyungan Dibuka, Tumpukan Sampah di Kota Jogja Mulai Diangkut

"Semua sampah yang bisa diolah, diolah di TPST di Sleman. Jadi biaya untuk kami membuang ke sana [TPA Piyungan] juga berkurang jauh," tuturnya.

Ia menambahkan, seandainya bisa, diharapkan kelak tidak ada lagi residu sampah milik Kabupaten Sleman yang dibuang lagi ke TPA Piyungan.

"Dalam gambaran kami, untuk menunggu TPST ini jadi mulailah kami sosialisasi ke tingkat masyarakat agar mau membuang sampah dengan memilah seperti dijelaskan tadi," tambah Danang.

"Jadi setelah di TPST, sudah tidak memilah lagi, sudah tinggal diolah dengan sistem, jadi mempercepat," kata dia.

Daripada Untuk Bayar Retribusi ke Piyungan, Uang Daerah Dipakai Bangun TPST

Dalam data milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, warga Sleman menghasilkan sampah sebanyak
706,77 ton per hari.

Selama libur Idulfitri 2022 jumlah sampah harian bertambah 32% atau sekitar 936,27 ton per hari. Kenaikan sampah disumbang paling banyak karena aktivitas pariwisata, pemudik, tempat kuliner yang selama liburan meningkat kunjungannya.

Penutupan TPA Piyungan beberapa waktu belakangan berimbas pada Kabupaten Sleman, sehingga tidak bisa membuang sampah residu yang sudah tak terolah lagi.

Berkaca pada situasi ini, menurut Danang, bagaimanapun juga Pemkab Sleman harus bisa mengantisipasi buangan sampah di Piyungan, yang hampir setiap tahun  bergejolak.

"Apalagi bayarnya nanti Piyungan itu akan naik. Kan eman-eman, kita buat sendiri aja lah TPST," terangnya.

Ia menjelaskan, tahap persiapan pembangunan TPST Kabupaten Sleman akan terlebih dulu fokus di Sleman barat (Minggir) dan Sleman timur (Kalasan).

"Nanti menyusul mudah-mudahan ada empat [TPST], selama ini sampah kita [Kabupaten Sleman] kan nomor dua terbesar di DIY setelah Kota Jogja, semoga bisa teratasi," lanjut dia.

Selama ini, bila gejolak terjadi dan TPA Piyungan ditutup, sampah di Kabupaten Sleman dikelola di 13 transfer depo dan 23 TPS 3R.

Kepala DLH Sleman Ephiphana Kristyani membenarkan, biaya yang dikeluarkan untuk membangun TPST dan teknologi pengolahan sampah memang mahal.

Secara teknis, sampah masuk ke TPST dari truk akan dipilah kembali. Sampah organik diolah menjadi kompos dan anorganik menjadi rosok. Residu sisa pemilahan, akan diolah kembali.

"Yang mahal di sini, nanti akan kami efektifkan. Jadi mahal di awal, semoga ketika operasional bisa tertib pelaksanaannya. Sehingga tidak ada penambahan operasional," paparnya.

Kontributor : Uli Febriarni

Komentar