Banyak IMB Hotel Bermasalah, Aktivis Warga Berdaya Dorong KPK Tinjau Ratusan Perizinan di Kota Jogja

SuaraJogja.id - Kelompok masyarakat Jogja yang menjadi korban atas kebijakan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti selama menjabat terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas perkara suap perizinan yang belum lama berhasil diungkap tersebut.

Lembaga antirasuah itu diminta juga turut meninjau ulang ratusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Jogja semasa kepemimpinan Haryadi Suyuti. 

Aktivis lingkungan Warga Berdaya Dodok Putra Bangsa mengaku sudah lama kesal dengan berbagai aturan terkait perizinan di wilayahnya. Terlebih dengan masifnya pembangunan hotel dan bangunan komersil lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Belum lagi pembangunan yang masif itu juga berdampak dengan aspek lingkungan bagi warga sekitar. Satu hal yang paling terasa adalah menipisnya air bersih bagi warga.

Baca Juga: Tindaklanjuti Kasus Suap Haryadi Suyuti, KPK Geledah Kantor Wali Kota dan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta

Setidaknya ia mencatat ada ratusan izin hotel yang masuk semasa kepemimpinan Haryadi Suyuti di Kota Jogja. Kondisi itu yang kemudian menurutnya harus ditinjau ulang oleh KPK ke depan.

"Ada 104 atau 106 izin hotel selama eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menjabat. Itu dari Desember 2013 sampai sebelum 1 Januari 2014-2016 moratorium. Itu sudah masuk tinggal pelaksanaan pembangunannya saja," kata Dodok di Kantor LBH Yogyakarta, Kamis (9/6/2022).

Disampaikan Dodok, momentum ditangkapnya Haryadi Suyuti atas kasus suap izin IMB itu perlu menjadi perhatian lebih dari KPK. 

"Saat Haryadi Suyuti ditangkap dalam suap apartemen itu ya jelas harapan kami KPK harus tinjau ulang ratusan perizinan di Jogja itu. Bagaimana proses izinnya kok bisa berdiri dengan ketidakjelasan," tegasnya.

Ia turut mengapresiasi kinerja dari KPK atas operasi tangkap tangan yang dilakukan di kota pelajar ini. Namun ia berharap agar ini bukan menjadi yang terakhir melainkan awal kasus-kasus selanjutnya. 

Baca Juga: Fakta Kasus Suap Haryadi Suyuti, Terjaring OTT KPK atas Kasus Dugaan Suap Apartemen

"Ini adalah awal, bahwa ya kita minta KPK jangan bosen ke Jogja. Jogja itu kan lahir dari kenangan, nostalgia dan korupsi. KPK harus memulai penyelidikan 2012 sampai 2022," ujarnya.