SuaraJogja.id - Sebuah pesan berantai atau broadcast yang menyebut LBH Muhammadiyah melakukan pendampingan dan klarifikasi kepada guru BK terkait kasus pemaksaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan beredar di media sosial belum lama ini. Pesan itu diketahui berisi sejumlah rentetan kronologis terkait kasus tersebut.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Direktur LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Taufiq Nugroho menyatakan bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar. Sejauh ini LBH Muhammadiyah tidak mendampingi kepada siapapun terkait kasus di SMAN 1 Banguntapan tersebut.
"Pertama kami klarifikasi berita yang beredar itu yang ada semacam rilis, LBH Muhammadiyah dan kemudian kronologi itu bukan dari LBH Muhammadiyah. Jadi ini yang harus kami klarifikasi. Jadi setelah kami konfirmasi teman-teman LBH Muhammadiyah di Jogja, tidak ada satupun yang mendampingi itu," kata Taufiq saat dihubungi awak media, Senin (8/8/2022).
Disampaikan Taufiq, pihaknya sendiri sudah membuat sebuah klarifikasi di media sosial terkait informasi tersebut. Ia memastikan bahwa LBH Muhammadiyah tidak menangani kasus yang tengah menjadi perhatian publik beberapa hari ini.
Hal itu dilakukan agar tak semakin memperkeruh suasana yang ada saat ini. Sehingga klarifikasi terkait kasus ini penting untuk diberikan.
"Jadi saya sudah membuat klarifikasi itu. Cuma karena beredar di medsos ya sementara kami kirimkan lewat medsos. Karena seperti, kami tidak menangani kok seakan-akan kronologi itu benar atau tidak kan kami nggak tahu," terangnya.
Taufiq memastikan bahwa informasi yang beredar di medsos itu adalah berita tidak benar atau informasi bohong.
"Terkait yang beredar atas nama LBH Muhammadiyah itu hoaks," tegasnya.
Sejauh ini, kata Taufiq, pihaknya helum mengambil upaya hukum terkait informasi hoaks tersebut. Ia masih akan melihat dampak dari beredarnya hoaks itu di masyarakat.
Baca Juga: Bupati Bantul Pastikan Persoalan Jilbab di SMAN 1 Banguntapan Tak Pengaruhi Target KLA
"Kalau dampaknya ternyata masif dan bahkan menimbulkan ketidakharmonisan seperti itu seakan-akan Muhammadiyah membela salah satu pihak padahal kami belum melakukan tindakan pendalaman apapun maka kami akan mengusut itu akan kami laporkan ke kepolisian," tuturnya.
"Namun sementara kami masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan minta maaf atas pencatutan nama LBH Muhammadiyah tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menyatakan telah menemukan unsur pemaksaan dalam kasus pemakaian jilbab kepada salah seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan. Pemaksaan pemakaian jilbab yang dilakukan oleh sejumlah guru itu bahkan berujung siswi yang bersangkutan mengalami depresi.
"Iya (ada unsur pemaksaan pemakaian jilbab) yang dilakukan, yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena itu yang menyebabkan anak tersebut curhat dengan ibunya mengenai hal itu," kata Chatarina kepada awak media di Kantor ORI DIY, Jumat (5/8/2022).
Chatarina menjelaskan bahwa unsur-unsur pemaksaan pemakaian jilbab itu ditemukan dari sederet bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Diketahui pihaknya sendiri telah melakukan beberapa pemeriksaan baik terhadap sekolah yang bersangkutan termasuk guru-guru terkait.
Menurutnya, pemaksaan sendiri tidak harus dengan perlakukan kasar hingga melukai. Namun perilaku atau tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman kepada seseorang sendiri sudah termasuk di dalamnya.
Berita Terkait
-
Jadi Sorotan Usai Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, SMAN 1 Banguntapan Banjir Karangan Bunga Dukungan dari Alumni
-
Digugat LBH Jakarta soal Pemblokiran PSE, Menkominfo: Itu Hak Masyarakat
-
LBH Jakarta Akan Gugat Kominfo: Kerugian Masyarakat Akibat PSE Capai Rp 1,5 Miliar
-
Pesulap Merah Bongkar Soal Pawang Hujan, Pesepeda Lansia Tewas Terjun ke Jurang Piyungan
-
Bupati Bantul Pastikan Persoalan Jilbab di SMAN 1 Banguntapan Tak Pengaruhi Target KLA
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya