SuaraJogja.id - Pusat Studi Islam Asia Tenggara atau Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menggelar Orientasi Penguatan Moderasi Beragama di kalangan pejabat administrator kampus pada 5-7 September 2022.
Direktur ISAIs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Anfasul Marom di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, bahwa Moderasi Beragama merupakan salah satu Program Prioritas RPJMN 2020-2024. Dari program prioritas itu pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi empat kegiatan prioritas.
"Kebijakan tersebut patut kita dukung di tengah menguatnya formasi sosial yang mengatasnamakan agama di pelbagai belahan dunia khususnya Indonesia," katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.
Menurut dia, apalagi beberapa bulan lalu, telah didengar bagaimana penyalahgunaan kotak amal yang terhubung dengan jaringan terorisme Jemaah Islamiyah (JI), bahkan yang baru saja terjadi yakni lembaga filantropi ACT.
"Belum lagi praktik-praktik beragama lainnya yang turut menyumbangkan potret buram moderasi beragama kita semisal penolakan pendirian rumah ibadah, pemaksaan jilbab dan kekerasan seksual," katanya.
Menurut dia, kalau dirunut ke belakang, gagasan ini telah diinisiasi Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin sejak 2016, karena saat itu banyak sekali hoax dan hate speech di tengah tahapan Pilkada DKI dan Pilpres 2019.
"Polarisasi masyarakat sangat terasa sekali, namun gagasan itu baru bisa menjadi kebijakan RPJMN pada tahun 2020. Untuk itu Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam mengawal kebijakan ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, Allisa Wahid mengatakan, bahwa program moderasi beragama ini jangan ditangkap sama dengan model pelatihan-pelatihan kementerian pada umumnya.
"Ini harus menjadi gerakan yang sistemik bagi pemerintah untuk memperkuat perspektif moderasi beragama birokrasinya dalam melayani masyarakat. Khususnya Kementerian Agama selaku leading sector program ini," katanya.
Oleh karena itu, model pelatihan ini berbeda dengan model-model pelatihan aparatur sipil negara (ASN) biasanya, karena para peserta akan diajak menyelami persoalannya sendiri dengan alat analisis sosial gunung es.
"Kemudian bersama-sama memperbaiki mental model dan struktur birokrasi yang selama ini dirasa turut membentuk layanan publik yang tidak imparsial alias tidak moderat," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pembiayaan SBSN 2022 Sasar Bidang Pendidikan, Rp41,7 Miliar untuk Bangun Gedung di UIN Sunan Kalijaga
-
Putrinya Meninggal Usai Sidang Tesis, Sambil Menitikan Air Mata Ibu Ini Wakili Ikut Wisuda di UIN Sunan Kalijaga
-
Dukung RUU TPKS Disahkan, Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin Beri Catatan Penting Ini
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai