SuaraJogja.id - Pusat Studi Islam Asia Tenggara atau Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menggelar Orientasi Penguatan Moderasi Beragama di kalangan pejabat administrator kampus pada 5-7 September 2022.
Direktur ISAIs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Anfasul Marom di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, bahwa Moderasi Beragama merupakan salah satu Program Prioritas RPJMN 2020-2024. Dari program prioritas itu pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi empat kegiatan prioritas.
"Kebijakan tersebut patut kita dukung di tengah menguatnya formasi sosial yang mengatasnamakan agama di pelbagai belahan dunia khususnya Indonesia," katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.
Menurut dia, apalagi beberapa bulan lalu, telah didengar bagaimana penyalahgunaan kotak amal yang terhubung dengan jaringan terorisme Jemaah Islamiyah (JI), bahkan yang baru saja terjadi yakni lembaga filantropi ACT.
"Belum lagi praktik-praktik beragama lainnya yang turut menyumbangkan potret buram moderasi beragama kita semisal penolakan pendirian rumah ibadah, pemaksaan jilbab dan kekerasan seksual," katanya.
Menurut dia, kalau dirunut ke belakang, gagasan ini telah diinisiasi Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin sejak 2016, karena saat itu banyak sekali hoax dan hate speech di tengah tahapan Pilkada DKI dan Pilpres 2019.
"Polarisasi masyarakat sangat terasa sekali, namun gagasan itu baru bisa menjadi kebijakan RPJMN pada tahun 2020. Untuk itu Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam mengawal kebijakan ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, Allisa Wahid mengatakan, bahwa program moderasi beragama ini jangan ditangkap sama dengan model pelatihan-pelatihan kementerian pada umumnya.
"Ini harus menjadi gerakan yang sistemik bagi pemerintah untuk memperkuat perspektif moderasi beragama birokrasinya dalam melayani masyarakat. Khususnya Kementerian Agama selaku leading sector program ini," katanya.
Oleh karena itu, model pelatihan ini berbeda dengan model-model pelatihan aparatur sipil negara (ASN) biasanya, karena para peserta akan diajak menyelami persoalannya sendiri dengan alat analisis sosial gunung es.
"Kemudian bersama-sama memperbaiki mental model dan struktur birokrasi yang selama ini dirasa turut membentuk layanan publik yang tidak imparsial alias tidak moderat," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pembiayaan SBSN 2022 Sasar Bidang Pendidikan, Rp41,7 Miliar untuk Bangun Gedung di UIN Sunan Kalijaga
-
Putrinya Meninggal Usai Sidang Tesis, Sambil Menitikan Air Mata Ibu Ini Wakili Ikut Wisuda di UIN Sunan Kalijaga
-
Dukung RUU TPKS Disahkan, Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin Beri Catatan Penting Ini
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
Terkini
-
Tarif Naturalisasi Rp75 Juta, Pakar Minta Pemerintah Tak Jadikan Kewarganegaraan Hak Orang Berduit
-
Sekolah Masih Kekurangan Guru, PGRI Tolak Anggaran Pendidikan Dipangkas demi MBG
-
Unik! Siswa Baru SMA Islam Al Azhar 9 Jogja Diajak Jajal Golf, MPLS Sekaligus Jaring Bibit Unggul
-
Video AI Catut Gubernur DIY Beredar di WhatsApp, Publik Diimbau Waspada Modus Penipuan
-
Meriahkan Pasar Tradisional, GEMPAR Kebonagung Dorong UMKM Sleman Kian Berkembang