SuaraJogja.id - Pusat Studi Islam Asia Tenggara atau Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menggelar Orientasi Penguatan Moderasi Beragama di kalangan pejabat administrator kampus pada 5-7 September 2022.
Direktur ISAIs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Anfasul Marom di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, bahwa Moderasi Beragama merupakan salah satu Program Prioritas RPJMN 2020-2024. Dari program prioritas itu pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi empat kegiatan prioritas.
"Kebijakan tersebut patut kita dukung di tengah menguatnya formasi sosial yang mengatasnamakan agama di pelbagai belahan dunia khususnya Indonesia," katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.
Menurut dia, apalagi beberapa bulan lalu, telah didengar bagaimana penyalahgunaan kotak amal yang terhubung dengan jaringan terorisme Jemaah Islamiyah (JI), bahkan yang baru saja terjadi yakni lembaga filantropi ACT.
"Belum lagi praktik-praktik beragama lainnya yang turut menyumbangkan potret buram moderasi beragama kita semisal penolakan pendirian rumah ibadah, pemaksaan jilbab dan kekerasan seksual," katanya.
Menurut dia, kalau dirunut ke belakang, gagasan ini telah diinisiasi Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin sejak 2016, karena saat itu banyak sekali hoax dan hate speech di tengah tahapan Pilkada DKI dan Pilpres 2019.
"Polarisasi masyarakat sangat terasa sekali, namun gagasan itu baru bisa menjadi kebijakan RPJMN pada tahun 2020. Untuk itu Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam mengawal kebijakan ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, Allisa Wahid mengatakan, bahwa program moderasi beragama ini jangan ditangkap sama dengan model pelatihan-pelatihan kementerian pada umumnya.
"Ini harus menjadi gerakan yang sistemik bagi pemerintah untuk memperkuat perspektif moderasi beragama birokrasinya dalam melayani masyarakat. Khususnya Kementerian Agama selaku leading sector program ini," katanya.
Oleh karena itu, model pelatihan ini berbeda dengan model-model pelatihan aparatur sipil negara (ASN) biasanya, karena para peserta akan diajak menyelami persoalannya sendiri dengan alat analisis sosial gunung es.
"Kemudian bersama-sama memperbaiki mental model dan struktur birokrasi yang selama ini dirasa turut membentuk layanan publik yang tidak imparsial alias tidak moderat," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pembiayaan SBSN 2022 Sasar Bidang Pendidikan, Rp41,7 Miliar untuk Bangun Gedung di UIN Sunan Kalijaga
-
Putrinya Meninggal Usai Sidang Tesis, Sambil Menitikan Air Mata Ibu Ini Wakili Ikut Wisuda di UIN Sunan Kalijaga
-
Dukung RUU TPKS Disahkan, Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin Beri Catatan Penting Ini
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Duh! Calon Jemaah Haji Sleman Batal Berangkat, Faktor Kesehatan hingga Kehamilan Jadi Penyebab
-
Minyakita Meroket, Jeritan Hati Penjual Angkringan Jogja: Naikkan Harga Gorengan Takut Tak Laku
-
Rayakan Hari Kartini, BRI Gelar Srikandi Pertiwi dan Womenpreneur Bazaar
-
Investasi Bodong di Jogja Terbongkar: 8 WNA Mengaku Miliarder, Padahal Cuma Kelola Warung Kecil
-
BRI Miliki 36 Ribu Pekerja Perempuan, Setara 43% dari Total 86 Ribu Pekerja