SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY bakal menyatakan penanganan kasus dugaan intimidasi kepada seorang wali murid SMAN 1 Wates kepada pihak berwenang. Hal itu menyusul kejadian dugaan intimidasi itu tidak terjadi di sekolah.
"Kalau itu (dugaan intimidasi) kan, kejadiannya bukan di sekolah. Bukan ranah kami untuk apakah benar intimidasi benar enggak, bukan ranah kami beri komentar," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, dihubungi awak media, Senin (3/10/2022).
Kendati demikian, kata Didik, pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada sekolah bersangkutan, khususnya terkait dengan persoalan pengadaan seragam di sekolah itu.
Disdikpora DIY akan menggandeng Inspektorat untuk meminta klarifikasi mengenai pengadaan seragam itu. Mulai dari proses hingga harga pengadaan barangnya.
Baca Juga: Wali Murid Dapat Intimidasi Usai Kritik Pengadaan Seragam Sekolah, Begini Kronologinya
"Kalau kasus yang terkait seragam tentunya kami baru cek. Kami melihat baru cek kerja sama inspektorat untuk klarifikasi benar tidaknya. Seragam diadakan itu, harganya gimana, harga kewajaran dengan harga pasar. Baru proses," terangnya.
Terkait dengan kepala sekolah SMAN 1 Wates yang diduga terlibat dan dilaporkan, disampaikan Didik, masih tetap akan diperiksa lebih dulu. Hal itu untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut dan potensi pelanggarannya.
"Ya nanti kita lihat benar tidaknya, kalau kami meninjaunya dari apakah terjadi pelanggaran disiplin terhadap kepala sekolah, tinjauan kami dari sisi peraturan kepegawaian," ungkapnya.
Seperti diketahui bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kulon Progo yang juga merupakan wali murid SMA Negeri 1 Wates, Agung Purnomo mengaku sempat mendapatkan intimidasi oleh oknum Satpol-PP Kulon Progo dan pihak sekolah. Hal itu buntut dari kritik dan berbagai pertanyaan yang ia layangkan terkait dengan pengadaan seragam sekolah.
Agung menerangkan bahwa persoalan ini muncul ketika pihaknya mempertanyakan kualitas seragam yang disediakan oleh sekolah. Pasalnya harga yang cukup mahal itu tak sebanding dengan kualitas yang diberikan.
Baca Juga: Dugaan Penyekapan dan Intimidasi Wali Murid di Kulon Progo Mulai Ditindaklanjuti Polda DIY
"Saya hanya mempertanyakan kenapa dengan uang Rp1,7-1,8 juta cuma mendapat bahan semacam ini. Apakah barang seperti ini barangnya standar? Harganya wajar? Hanya itu pertanyaan saya," kata Agung kepada awak media di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Senin (3/10/2022).
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Wali Murid Dapat Intimidasi Usai Kritik Pengadaan Seragam Sekolah, Begini Kronologinya
-
Dugaan Penyekapan dan Intimidasi Wali Murid di Kulon Progo Mulai Ditindaklanjuti Polda DIY
-
Kritik Pengadaan Seragam Sekolah Negeri, ASN di Kulon Progo Diduga Disekap hingga LBH Turun Tangan
-
Pembagian Seragam Sekolah di Balikpapan Belum Ada Tanda-tanda, Siswa SMP Masih Ada yang Pakai Baju SD
-
Seragam Praktik SMK Ini Mirip Baju Tahanan, Dikira Warganet Napi Kabur Massal
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah Rp30 Juta, Murah Tetap Berkelas
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
Terkini
-
70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
-
SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan
-
Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
-
Cuaca Ekstrem Hantui Jogja, Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG
-
Parkir Abu Bakar Ali Mulai Dipagar 1 Juni, Jukir dan Pedagang harus Mulai Direlokasi