SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyoroti pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan tersangka kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menilai pertemuan itu menimbulkan kesan istimewa dalam penanganan kasus ini.
"Benar ini menimbulkan kesan ada satu hal yang istimewa dalam kasus Lukas Enembe. Seakan-akan hanya kasus ini yang sangat spesial di KPK. Sampai seorang pimpinan KPK menemui Lukas Enembe," kata Zaenur kepada awak media, Jumat (4/11/2022).
Padahal, diungkapkan Zaenur, ada potensi pelanggaran undang-undang dalam pertemuan tersebut. Bahkan bisa mengakibatkan konsekuensi hukum.
Ia memberikan saran kepada KPK untuk bisa bertindak dalam kasus ini. Menurutnya KPK bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait saat akan melakukan penangkapan kepada tersangka korupsi yang menunjukkan resistensi seperti dalam kasus ini.
"Seharusnya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, KPK bisa melakukan penangkapan. Tentu ketika melakukan penangkapan KPK komunikasi dulu kepada masyarakat misalnya ada resistensi, komunikasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, komunikasikan dengan tokoh-tokoh agama," tuturnya.
"Setelah ditangkap bisa dilakukan pemeriksaan oleh satu tim dokter indpenden misalnya dari IDI. Kemudian apa hasil pemeriksaan dari IDI," sambungnya.
Jika dari hasil pemeriksaan tersangka dalam kondisi sehat maka bisa dilanjutkan untuk diperiksa oleh KPK. Kalau kesimpulan dari dokter adalah tersangka tidak dalam keadaan sehat maka pemeriksaan tidak bisa dilakukan.
"Tinggal KPK merujuk tersangka ke fasilitas layanan kesehatan agar mendapatkan perawatan. Dengan tetap dalam penjagaan dan penguasaan KPK," ucapnya.
Kasus Lukas Enembe sendiri kemudian dinilai berlarut-larut dalam penanganannya. Sehingga tak dipungkiri juga muncul berbagai kecurigaan publik tentang kasus ini yang tak lepas dari muatan politik.
Baca Juga: Praktik Jual-Beli Seragam di Sekolah Masih Ditemukan, Pukat UGM: Bisa Dijerat Pasal Korupsi
"Ya menurut saya itulah resiko kalau KPK itu semakin tergerus tingkat kepercayaan publiknya. Kepercayaan publik menjadi semakin berkurang sehingga resistensi-resistensi seperti ini muncul dan menyulitkan pekerjaan-perkerjaan KPK," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menemani tim penyidik dan dokter KPK memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadinya, di Koya Tengah, Jayapura, Kamis.
Usai menemani tim, Firli menyatakan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan kembali melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ia mengatakan pemeriksaan kesehatan secara independen untuk memastikan kondisi Gubernur Papua, agar nantinya bisa menerima dan mengikuti jalannya pemeriksaan.
"Tidak ada politisasi dan kriminalisasi dalam kasus yang menimpa Gubernur Papua, karena itu murni berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” kata Firli menegaskan.
Firli sendiri mengakui bahwa dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Lukas Enembe secara pribadi di ruang terbuka dengan menanyakan tentang kondisi kesehatan dan lainnya.
Berita Terkait
-
Anggota DPR Nilai Tak Ada Pelanggaran Firli Bahuri Pimpin Tim Penyidik KPK Periksa Lukas Enembe
-
Kondisi Kesehatan Lukas Enembe Tetap Dipantau, Ketua KPK Firli Bahuri: Proses Penegakan Hukum Tetap Menjadi Prioritas
-
Ketua KPK Ikut Temui Lukas Enembe, Pukat UGM: Tidak Ada Urgensi dan Berpotensi Langgar Undang-Undang
-
Koruptor Mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara Lapas Cipinang
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Dukung Asta Cita, BRI Fokuskan KUR untuk Perkuat Sektor Riil
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi