SuaraJogja.id - Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti nampaknya kembali bermasalah. Haryadi dan sejumlah pejabat lain dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil Wilayah VII Yogyakarta dalam kasus pembangunan gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) di eks Terminal Terban, Jalan Simanjutak 19, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
"Perkara [haryadi suyuti] ini bersumber dari laporan terkait pembangunan gedung pdin pemkot yogyakarta pada satuan kerja dinas perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun apbd 2022 pada awal tahun ini. Jadi salah satu terlapor yang disampaikan pelapor dan berdasarkan dokumen yang kita periksa adalah haryadi suyuti," ungkap Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil Wilayah VII Yogyakarta, Kamal Barok di Yogyakarta, Kamis (22/12/2022).
Haryadi saat menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, menurut Kamal disinyalir memfasilitasi beberapa pejabat kepercayaannya memenangkan pelaku usaha dalam tender pembangunan PDIN. Dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 41.846.451.000, tender tersebut dimenangkan PT Tiga Mas Mitra Selaras dengan nilai Rp 34. 500.000.000. PT tersebut beralamatkan di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.
Laporan tersebut saat ini dalam tahap proses penyelidikan KPPU. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, KPPU mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Haryadi dan Triyanto Budiyono sebagai asisten atau ajudannya dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Tak Ingin Bertele-tele, Kuasa Hukum Haryadi Suyuti Tak Ajukan Eksepsi Usai Pembacaan Dakwaan
"Karena dari keterangan yang kita peroleh dari saksi-saksi yang menyampaikan ada keterlibatan dari dua terlapor tersebut, haryadi dan triyanto. Nanti kita akan minta keterangan keduanya sebagai saksi," ungkapnya.
Kamal menambahkan, berdasarkan data dan informasi yang dimiliki KPPU, ada dua jenis persekongkolan Informasi data informasi ada dua model persengkokolan yang dilakukan Haryadi.
Yakni persekongkolan vertikal dengan pejabat, Haryadi disinyalir memfasilitasi pemenang tender dan terlapor yang lain. Selain itu persengkokolan horisontal yang saat ini tengah dikumpulkan bukti-buktinya.
"Kita tidak tahu indikasi [suap], bukan wewenang kppu. Nanti akan ditindaklanjuti oleh aph (aparat penegak hukum-red) yang lain," ujarnya.
Dalam dugaan kasus tersebut, lanjut Kamal, Haryadi dkk melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Baca Juga: Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap Perizinan IMB
Tak hanya Haryadi, dalam dugaan kasus tersebut sejumlah pejabat lain juga ikut dilaporkan. Yakni Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto.
"Karyadi masih kita periksa sebagai saksi, kedepan akan kita periksa sebagai terlapor," jelasnya.
Selain itu Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono juga dilaporkan. KPPU akan melihat bukti-bukti keterlibatan Agus dalam kasus tersebut karena ada info pengakuan dan keterangan yang disampaikan ke KPPU, Agus mengikuti pertemuan bersama Haryadi terkait tender tersebut.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pokja Pemilihan Putaran Dua, Joko Budi Prasetyo juga dilaporkan. Joko sudah diperiksa sebagai terlapor dalam kasus ini.
"Sedangkan pt tiga mas mitra selaras [sebagai pemenang tender] tidak hadir dalam pemeriksaan pertama tanpa keterangan, sehingga nanti akan kita panggil untuk panggilan kedua," jelasnya.
Kamal menyebutkan, meski dilaporkan bermasalah, gedung PDIN masih dalam tahap pembangunan saat ini. Bahkan ditargetkan akhir Desember 2022 ini selesai pembangunannya.
"Persoalan tender meskipun ada persengkokolan, dua hal yang berbeda [penanganannya]. Proses persengkokolan tetap kita periksa, pembangunan tetap jalan," ujarnya.
Pemeriksaan Haryadi dalam kasus tersebut, menurut Kamal rencananya baru bisa dilakukan pada awal Januari 2023 mendatang. Sebab permohonan di KPK membutuhkan waktu yang cukup lama. KPPU yang nantinya akan ke Jakarta untuk menemui KPK.
Namun sesuai Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang nantinya mendapatkan sanksi berupa denda. Sanksi denda minimal Rp 1 Miliar dan maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan bersih.
"Jadi dari pemeriksaan saksi, tender pdin hampir mirip dengan tender mandala krida. Bukti-buktinya nanti masih dalam proses kita kumpulkan, dan ada keterangan yang masih kita kumpulkan serta haryadi yang kita periksa karena masih dalam tahanan di kpk. Jadi haryadi dalam kasus [pdin] ini diindikasikan dalam tender tersebut memenangkan pt tiga mas mitra selaras," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
KPPU Kritik Razia Rumah Makan Padang: Tidak Sejalan dengan Prinsip Persaingan Usaha!
-
Faktor-faktor Penyebab Harga Tiket Pesawat RI Mahal
-
Hubungan Petinggi E-commerce yang Berikan Fasilitas Jet Pribadi Erina-Kaesang dengan Kasus Monopoli Logistik
-
Waskita Karya Mau Ikut Tender Lagi di Kementerian ESDM, Modalnya Ada?
-
Terkuak! Dugaan Penyimpangan Keuangan Kemenko Perekonomian dan KPPU
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi