SuaraJogja.id - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi menegaskan bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah tersusun dengan baik. Sehingga tidak ada alasan yang mendesak untuk kemudian menunda Pemilu pada 2024 mendatang.
"Jadi sistem pemilu kita atau rezim penyelenggaraan pemilu kita itu sudah sangat komprehensif, rapi dan berjenjang. Dan saling checks and balances satu sama lain," kata Wawan, Jumat (3/3/2023).
Dipaparkan Wawan, ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian di satu sisi terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berfungsi untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Bahkan dua lembaga itu juga masih akan diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Jika kedua lembaga tadi melakukan sesuatu yang tidak tepat atau melanggar undang-undang maka bisa DKPP akan turun untuk menindaklanjuti.
"Jadi kita sudah sangat lengkap sebagai sistem elektoral dan fungsi checks and balances di antara lembaga-lembaga ini juga sangat kuat. Jadi jalurnya pemilu ke situ," ucapnya.
Jika kemudian ada salah satu partai politik yang keberatan atas keputusan KPU atau tahapan pemilu, bisa kemudian mengajukan keberatan itu ke Bawaslu. Lalu membiarkan Bawaslu bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Kita harus percaya bahwa Bawaslu itu akan bekerja secara profesional, karena kalau tidak mereka akan diawasi juga oleh dewan kehormataan penyelenggaraan pemilu," tegasnya.
Ia sendiri tak bisa memutuskan keputusan seperti apa yang kemudian akan dihasilkan dari laporan parpol manapun ke Bawaslu. Namun parpol yang merasa masih dirugikan dengan keputusan dan punya legitimasi atau alat bukti baru bisa saja mengajukan gugatan ke Bawaslu.
Mereka tetap punya hak untuk mencari keadilan dengan membuat laporan itu. Hal itu terlepas dari keputusan apa yang kelak akan diterima oleh parpol tersebut.
Menurutnya putusan PN Jakpus tentang meminta penundaan pemilu itu tak akan berpengaruh apa-apa. Pasalnya ada kepentingan nasional yang jauh lebih besar untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai tahapan dan proses yang ada.
Berita Terkait
-
Yoon Suk Yeol Lengser, PM Korsel Segera Umumkan Tanggal Pemilu
-
Perdana Menteri Kanada Mark Carney Serukan Pemilu Dini untuk Lawan Ancaman Trump Caplok Negaranya
-
Bantah Dukung 02, Larissa Chou Tegas Tak Pernah Kampanyekan Paslon Mana Pun
-
Tak Respons soal Penundaan Pengangkatan CPNS, Instagram Gibran Digeruduk: Seribut Ini Nggak Dengar?
-
Analisa Pakar Soal Gugatan UU Pemilu, Caleg Harus 'Akamsi'
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Di Balik Gol Spektakuler Rayhan Hannan, Ada Rahasia Mengejutkan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
Terkini
-
Wabah Antraks Kembali Hantui Yogyakarta, Pemda DIY Bergerak Cepat, Vaksinasi Jadi Kunci
-
Pemkot Yogyakarta Gelar Pemeriksaan Kesehatan Lansia Gratis Tiap Bulan, Catat Tanggal dan Lokasinya!
-
Psikolog UGM Soroti Peran Literasi Digital dan Kontrol Diri
-
Pascaefisiensi Anggaran, Puteri Keraton Yogyakarta Pertahankan Kegiatan Budaya yang Terancam Hilang
-
Komunikasi Pemerintah Disorot: Harusnya Rangkul Publik, Bukan Bikin Kontroversi