SuaraJogja.id - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi menegaskan bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah tersusun dengan baik. Sehingga tidak ada alasan yang mendesak untuk kemudian menunda Pemilu pada 2024 mendatang.
"Jadi sistem pemilu kita atau rezim penyelenggaraan pemilu kita itu sudah sangat komprehensif, rapi dan berjenjang. Dan saling checks and balances satu sama lain," kata Wawan, Jumat (3/3/2023).
Dipaparkan Wawan, ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian di satu sisi terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berfungsi untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Bahkan dua lembaga itu juga masih akan diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Jika kedua lembaga tadi melakukan sesuatu yang tidak tepat atau melanggar undang-undang maka bisa DKPP akan turun untuk menindaklanjuti.
"Jadi kita sudah sangat lengkap sebagai sistem elektoral dan fungsi checks and balances di antara lembaga-lembaga ini juga sangat kuat. Jadi jalurnya pemilu ke situ," ucapnya.
Jika kemudian ada salah satu partai politik yang keberatan atas keputusan KPU atau tahapan pemilu, bisa kemudian mengajukan keberatan itu ke Bawaslu. Lalu membiarkan Bawaslu bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Kita harus percaya bahwa Bawaslu itu akan bekerja secara profesional, karena kalau tidak mereka akan diawasi juga oleh dewan kehormataan penyelenggaraan pemilu," tegasnya.
Ia sendiri tak bisa memutuskan keputusan seperti apa yang kemudian akan dihasilkan dari laporan parpol manapun ke Bawaslu. Namun parpol yang merasa masih dirugikan dengan keputusan dan punya legitimasi atau alat bukti baru bisa saja mengajukan gugatan ke Bawaslu.
Mereka tetap punya hak untuk mencari keadilan dengan membuat laporan itu. Hal itu terlepas dari keputusan apa yang kelak akan diterima oleh parpol tersebut.
Menurutnya putusan PN Jakpus tentang meminta penundaan pemilu itu tak akan berpengaruh apa-apa. Pasalnya ada kepentingan nasional yang jauh lebih besar untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai tahapan dan proses yang ada.
Berita Terkait
-
Tak Respons soal Penundaan Pengangkatan CPNS, Instagram Gibran Digeruduk: Seribut Ini Nggak Dengar?
-
Analisa Pakar Soal Gugatan UU Pemilu, Caleg Harus 'Akamsi'
-
Bocah SMA Ngeluh Pemerintah Jadi Sumber Masalah, Anies: Kalau Ada Pemilu Lagi, Pilih yang Benar
-
Sritex Resmi Tutup, Publik Ungkit Dukungan Jor-joran untuk Gibran di Pemilu 2024: Pada Nyesel Gak Ya?
-
Dituding Terima Dukungan dari Riza Chalid Saat Pemilu 2024, Anies Baswedan Beri Reaksi Kocak: Kena Terus Pak!
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Rayakan 270 Tahun Berdirinya DIY, Ratusan Sekolah di Jogja Nabuh Gamelan Serempak
-
Luas Masa Tanam Kedua Turun Drastis, Dinas Pertanian Gunungkidul Sebut Karena Persoalan Air
-
Apresiasi Pemberian Bonus Hari Raya ke Ojol dan Kurir Online, Pakar UGM Soroti Soal Pengawasan Regulasi
-
Polisi Temukan Terduga Pelaku Pembakaran Gerbong KA di Stasiun Yogyakarta, Ini Motifnya
-
Terungkap! Satpam Salah Satu SMA di Sleman Terlibat Jaringan Penyuplai Senpi ke KKB