SuaraJogja.id - Menyikapi darurat sampah di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai menerapkan Program Mbah Dirjo. Kebijakan ini wajib diterapkan seluruh ASN dan BUMDes di Kota Yogyakarta dalam rangka mengurangi produksi sampah.
Penjabat (pj) Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo di Yogyakarta, Jumat (04/08/2023) sore menyatakan Mbah Dirjo yang merupakan kependekan dari Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja. Gerakan ini mengajak masyarakat agar mereka mengelola sampah organik melalui biopori secara mandiri mandiri di tingkat rumah tangga atau secara komunal dengan biopori jumbo.
"Seluruh karyawan di pemkot, termasuk bumdes ini menjadi contoh mbah dirjo ini diterapkan di level rumah tangga mereka. Sekaligus mengedukasi masyarakat tetangganya untuk kemudian bisa bersama-sama mengimplementasikan mbah dirjo," paparnya.
Menurut Singgih, program yang dikembangkan bersama Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta ini mengajak ASN untuk membuat biopori atau lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah.
Baca Juga: Situs Warungboto: Destinasi Wisata di Jogja yang Dibangun pada Abad ke-18
Biopori ini bisa menampung sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan. Ukuran biopori bermacam-macam tergantung kebutuhan, mulai dari 15 cm hingga 1 meter.
Dengan metode Mbah Dirjo ini diharapkan dapat menurunkan sampah organik dengan jumlah yang banyak dari Kota Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, metode Mbah Dirjo diklaim mampu mengurangi 30 persen dari total 200 ton sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta setiap harinya.
"Kemarin kita hitung 30 persen dari 200. Ada sekitar 60an ton. Jadi ini gerakan secara masif yang saya tidak hanya mendorong masyarakat, tapi saya wajibkan juga untuk seluruh pegawai di pemkot dan bumdes untuk bersama-sama dengan masyarakat," paparnya.
Singgih menambahkan, setiap ASN dan BUMDes wajib memotret biopori mereka sebagai bukti yang dilaporkan kepada atasan masing-masing. Setiap ASN minimal memiliki satu biopori di rumahnya untuk dilaporkan ke Pemkot Yogyakarta.
Bagi mereka yang menolak, Pemkot akan memberikan sanksi bagi ASN. Namun Singgih tidak menjawab secara detail
"Sanksinya, pasti sanksi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Pemerintah Bolehkan PNS WFA Selama Mudik Lebaran
-
Berapa Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2025? Ini Aturan Terbarunya
-
Link Pendaftaran CPNS 2025, Sudah Dibuka?
-
Atasi Gunung Sampah, Unilever Indonesia & GIZ Indonesia Luncurkan Proyek SULE-WM untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Panduan Lengkap Cek Kelulusan PPPK Tahap 2 2025, Khusus Tenagar Honorer
Terpopuler
- PIK Tutup Jalan Akses Warga Sejak 2015, Menteri Nusron: Tanya Maruarar Sirait
- Honda PCX Jadi Korban Curanmor, Sistem Keyless Dipertanyakan
- Lolly Banjir Air Mata Penuh Haru saat Bertemu Adik-adiknya Lagi: Setiap Tahun Saya Tidak Pernah Tahu...
- Ketajaman Jairo Beerens: Bisa Geser Posisi Romeny, Struick hingga Jens Raven
- Tangis Indro Warkop Pecah Dengar Ucapan Anak Bungsu Dono Soal HKI: Ayah Kirim Uang Sekolah Walau Sudah Tiada!
Pilihan
-
Akhiri Piala Asia U-20 2025: Prestasi Timnas Indonesia U-20 Anjlok Dibanding Era STY
-
Bak Bumi dan Langit! Indra Sjafri Redup, Dua Orang Indonesia Ini Bersinar di Piala Asia U-20 2025
-
Megawati Hangestri Cetak 12 Poin, AI Peppers Tekuk Red Sparks 3-0
-
Pekerjaan Terakhir Brian Yuliarto, Mendikti Saintek Baru dengan Kekayaan Rp18 M
-
Sanken Tutup Pabrik di RI Juni 2025
Terkini
-
Upaya Tekan Kasus Kemiskinan, Kulon Progo Luncurkan BPNT APBD 2025
-
Prabowo Bentuk Danantara, Tokoh Kritik Jokowi Jadi Dewas: 'Tuntut Diadili, Kok Jadi Pengawas?'
-
Cegah Antraks Masuk Bantul, Pasar Hewan dan Kandang Ternak Diawasi Ketat
-
Sita Kursi dan Meja, Satpol PP Tertibkan PKL Bandel di Kotabaru Yogyakarta
-
Tak Perlu Panik Buying jelang Ramadan, Harga Pangan di Kulon Progo Terkendali