SuaraJogja.id - Raut bingung nampak terlihat jelas pada muka Mbah J (65) ini. Kakek yang tinggal di seputaran jalan KH Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta ini baru saja mendapat hukuman denda Rp400 ribu dari majelis hakim. Dia dinyatakan bersalah karena telah membuang sampah sembarangan.
Mbah J bersama dengan 29 orang lainnya menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Rabu (6/9/2023). Mbah J bersama puluhan orang lainnya dianggap melanggar Perda Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang persampahan.
Sebanyak 30 orang yang menjalani sidang tipiring Rabu siang ini adalah mereka yang tertangkap tangan membuang sampah atau membakar sampah sejak awal September 2023 ini.
Mereka terpergok anggota Sat Pol PP Kota Yogyakarta membuang sampah di area terlarang padahal Pemkot sudah membuka depo-depo sampah meski masih terbatas jam operasionalnya.
Baca Juga: Perpanjang Jam Buka Depo, Pemkot Jogja Klaim Titik Pembuangan Sampah Liar Mulai Menurun
Mbah J sendiri tidak percaya jika dia harus membayar denda Rp400 ribu gegara tidak sengaja menjatuhkan bungkusan sampah dari sepeda motornya. Dia membantah telah membuang sampah sembarangan, karena jika sengaja maka semua bungkusan sampah di sepeda motornya bakal dia buang di tempat yang sama.
"Saya itu tidak sengaja. Bungkusan sampah itu jatuh waktu saya berbelok. Kebetulan tempat bungkusan itu jatuh sudah banyak tumpukan sampah. Saya itu sebetulnya mau buang sampah di Depo Ngasem, tapi karena tutup terus putar balik. Eh sampai Notoprajan malah jatuh bungkusan sampah saya," ujar Mbah J berkilah kepada hakim.
Kendati demikian, dua orang anggota Sat Pol PP yang kebetulan menjadi saksi dalam sidang tersebut menyatakan Mbah J memang sengaja membuang sampah karena ada ayunan tangan. Sehingga kedua anggota Sat Pol PP mengamankan Mbah J untuk menjalani proses hukum.
Penuntut umum dalam sidang tersebut adalah Kasie Penyidik Sat Pol PP Ahmad Hidayat. Untuk memberi efek jera, Ahmad menyatakan menuntut para pembuang sampah hukuman denda meskipun ada pilihan hukuman kurungan penjara.
Ahmad Hidayat menuntut 1 persen dari hukuman denda maksimal yang harus dibayarkan oleh Mbah J. Ahmad Hidayat menuntut Mbah J denda sebesar Rp 500 ribu. Karena Mbah J dan kawan-kawan terbukti bersalah melanggar Perda Nomor 10 tahun 2012.
Baca Juga: Kepedulian Bumantara Team Bersih-bersih Sampah dan Selokan Dapat Apresiasi
Hakim tunggal M Arif Satyo Widodo akhirnya memutus Mbah J dan kawan-kawan bersalah. Majelis Hakim menjatuhi hukuman denda sebesar Rp400 ribu, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Meski lebih ringan namun para pelaku harus membayar ongkos perkara Rp 1.000.
"Hukumannya saya berikan lebih ringan. Karena ada yang meminta keringanan. Tapi tetap ada subsidernya, penjara kurungan selama 3 hari," terang dia.
Mendengar putusan tersebut, pandangan Mbah J nampak kosong. Dia pun dengan terpaksa menerima hukuman tersebut. Namun sebagai pengangguran, dia tetap meminta keringanan. Dan jika tidak bisa membayar, nanti dia bersedia dipenjara.
Selepas sidang, para terdakwa ini lantas diminta menemui petugas jaksa untuk membayar denda. Mbah J lantas kebingungan karena waktu itu dia tidak membawa uang sebanyak itu. Uangnya hanya cukup untuk membeli makan siang semata.
"Tadi saya ninggal KTP. Terus ini mau keluar, mau nyari hutangan," kata Mbah J.
Kepala Sat Pol Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan sidang ini merupakan upaya terakhir dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Pihaknya telah melakukan proses yang cukup panjang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat perihal sampah tersebut.
"Kami telah berproses sejak Januari. Ada sosialisasi, preventif, preentif hingga promotif agar masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi masyarakat ini ternyata belum sadar juga. Sehingga sidang ini langkah terakhir. Dan dengan denda diharapkan mampu memberi efek jera kepada masyarakat," ujar dia.
Karenanya, ia lantas mengambil langkah tegas dengan menerapkan denda bagi masyarakat yang kedapatan membuang atau membakar sampah sembarangan. Sejak tanggal 1 September 2023 lalu, tindakan tegas telah mereka lakukan.
Untuk sidang kali ini, rencananya ada 31 orang yang bakal disidangkan. Namun satu orang tidak hadir selama pemberkasan di kantor Sat Pol PP beberapa hari yang lalu. Sehingga hari ini yang menjalani sidang ada 30 orang di mana satu orang diantaranya karena membakar sampah.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Penggunan Sistem Sirkular Dinilai Pelaku Industri Bisa Kurangi Sampah Plastik
-
AKP Dadang Penembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Hukuman Mati, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Sidang Praperadilan Tom Lembong Ricuh, Gara-gara Persoalkan Naskah Ahli Hukum
-
Keajaiban di Menit Terakhir, Mary Jane Lolos dari Hukuman Mati, Kini Dipulangkan ke Filipina
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi
-
Fadli Zon: Indonesia Tak Boleh Lengah Usai Reog, Kebaya, dan Kolintang Diakui UNESCO