SuaraJogja.id - Penambangan gunung yang berada di Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul akhirnya ditutup, Senin (2/10/2023). Penambangan gunung untuk tanah urug jalan tol tersebut ditutup oleh Dinas ESDM DIY usai puluhan warga melakukan aksi demonstrasi selama seharian.
Sebelum penutupan tersebut dilakukan, aksi puluhan warga Serut nyaris ricuh. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga yang menuntut penutupan dengan sekelompok orang dari perusahaan tambang.
Sore hari, selepas salat Ashar rombongan ESDM datang ke lokasi usai berkoordinasi di kantor Kalurahan. Mereka sengaja didatangkan oleh pihak Muspika karena yang memiliki kewenangan terkait dengan penambangan.
Dari pantauan lapangan, sejak pukul 09.00 WIB, puluhan warga mulai berdatangan ke Kantor Kalurahan Serut, mereka bahkan membawa kelompok kesenian jathilan. Sebagian kemudian berkonvoi menuju ke lokasi tambang dan sebagian tinggal di Kalurahan
Namun ketika hendak sampai ke lokasi tambang, massa dihalau polisi untuk kembali ke Kantor Kalurahan. Hingga akhirnya mereka bersedia balik ke kantor kalurahan tersebut.
Warga kemudian melakukan orasi sebentar dan akhirnya hanya duduk-duduk karena dijanjikan perusahaan penambang hadir ke Kalurahan beserta dengan pihak Dinas ESDM. Orasi awalnya berlangsung panas karena lurah hanya duduk santai di hadapan warga yang demonstrasi.
Juru Bicara Warga, R Suyanto mengatakan tambang tersebut sudah berjalan 2 tahun lebih. Warga menuntut kompensasi kepada perusahaan tambang tersebut karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan.
"Kami menuntut kompensasi. Karena dampak buruknya banyak," ujar dia dikutip, Senin.
Sebenarnya sudah ada kompensasi ke warga sebesar Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulannya untuk warga yang langsung terdampak.
Namun kesepakatan itu hanya berlangsung selama 4 bulan dan 23 kepala keluarga terdampak langsung tak lagi menerima kompensasi.
Rawan longsor
Suyanto menandaskan warga menuntut tambang untuk ditutup baik yang berizin ataupun tidak berizin. Alasannya karena tambang tersebut berada di zona rawan bencana tanah longsor. Jika musim hujan dikhawatirkan terjadi longsoran.
Di samping itu, warga menilai jika sistem penambangan terkesan asal-asalan. Warga beranggapan jika tambang itu harusnya memakai Ketua Tehnik Tambang yang melakukan pengawasan sehingga penambangan yang dilakukan secara beraturan dan tidak mengancam kerusakan alam di sekitarnya
"Yang ketiga itu terkait dengan kesehatan di mana selama ini tidak ada penyiraman dan upaya lain untuk meredam debu," kata dia.
Akibatnya, warga sekitar banyak yang mengalami penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dan selama ini memang tidak ada kompensasi kepada warga yang terdampak tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Yogyakarta Darurat Parkir Liar: Wisatawan Jadi Korban, Pemda DIY Diminta Bertindak Tegas!
-
Pemulihan Aceh Pascabencana Dipercepat, BRI Terlibat Aktif Bangun Rumah Huntara
-
Optimisme BRI Hadapi 2026: Transformasi dan Strategi Jangka Panjang Kian Matang
-
Tanpa Kembang Api, Ribuan Orang Rayakan Tahun Baru dengan Doa Bersama di Candi Prambanan
-
Gudeg Tiga Porsi Seharga Rp85 Ribu di Malioboro Viral, Ini Kata Pemkot Jogja