MUI Kaji Label Halal Produk Afiliasi Israel, Begini Sikap Muhammadiyah

SuaraJogja.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengkaji status label halal produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Wacana ini melengkapi Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun memberikan tanggapan terkait hal ini. Ketua Umum (ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di UAD, Jumat (17/11/2023) menilai perlu ada kebijakan yang komprehensif selain boikot.

"Kayaknya kita [indonesia] memang perlu kebijakan yang komprehensif [dalam menyikapi konflik di gaza]," ujarnya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah menghargai sikap politik masyarakat dalam memboikot produk yang pro Israel, termasuk wacana MUI. Semua itu sebagai komitmen dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di Gaza.

Namun Muhammadiyah tidak hanya mengambil sikap seperti itu. Organisasi itu justru menggalang dana puluhan miliar untuk membantu Palestina dan negara lain.

"Muhammadiyah menggalang dana puluhan miliar [rupiah] dan kita sudah lima tahunan ini membangun sekolah di beirut [libanon], untuk anak-anak palestina, dan akan terus kita kembangkan sekolahnya. Karena mereka terus hidup dari perang ke perang itu menjadi generasi yang menderita," jelasnya.

Haedar menambahkan, Muhammadiyah menilai sikap politik pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik kemanusiaan di Palestina sudah bagus. Mengingat sejatinya penjajahan harus hilang dari muka bumi.

Namun dia berharap pemerintah terus mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi yang melakukan ikhtiar ke berbagai negara untuk menggalang kerja sama menuju two state solution atau dua negara yang berdaulat dan merdeka.

"Nah, mestinya pbb (perserikatan bangsa-bangsa-red) dan negara-negara maju yang selama ini mendukung dan bahkan mendirikan israel membangun kesadaran baru bahwa dunia sudah berubah. Kemudian pengalaman kita perang dunia satu dan dua itu sudah cukuplah, tidak boleh terjadi. Tapi kenapa kita tidak punya jalan keluar. Saya pikir pilihan two state solution itu adalah paling realistis," imbuhnya.

Baca Juga: KPK Terseret Kasus Pemerasan Mentan YSL, Muhammadiyah Minta Usut Tuntas

Kontributor : Putu Ayu Palupi