
SuaraJogja.id - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Cahya Purnama menargetkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat diketok pada akhir tahun 2023 ini. Perda KTR ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Sleman.
"Mudah-mudahan, kami sangat berharap dengan lahirnya Perda KTR nanti di akhir tahun [2023] ini jadi hadiah tahun baru bagi kita. Ya target akhir tahun ini, raperda menjadi Perda KTR," kata Cahya ditemui dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di The Rich Jogja Hotel, Kamis (23/11/2023).
Disampaikan Cahya, saat ini raperda terkait KTR sendiri masih terus digodok. Tahun ini pihaknya kembali menggencarkan pembahasan perda tersebut agar segera dapat diterbitkan.
Meskipun Dinkes Sleman telah memunculkan berbagai inovasi program serta mencapai sejumlah target pada tahun ini. Perda KTR ini, kata Cahya, masih menjadi salah satu target yang perlu segera diselesaikan.
Baca Juga: Polda DIY Amankan 9 Pengedar Narkoba, Dijual Bersama Keripik Tempe dan Bungkus Rokok
"Selain SIKAT TB kami juga melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan rokok. Artinya kita mencoba tahun ini untuk bisa memunculkan Perda KTR di Sleman, karena ini sudah cukup lama dari 2013 sampai 2023 hampir 10 tahun kita enggak bisa perda KTR ini, padahal perda KTR itu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Disampaikan Cahya, Perda KTR ini bukan lantas semata-mata untuk melarang masyarakat merokok. Namun bertujuan untuk lebih mengendalikan para perokok tersebut.
Sehingga lingkungan sekitarnya tidak terpapar dengan asap rokok. Terlebih dalam lingkungan yang terdapat ibu hamil hingga anak-anak kecil.
"Kita tidak melarang masyarakat merokok, yang kita kendalikan itu adalah pada perokok pemulanya saja. Anak-anak itu jangan sampai dia merokok. Untuk yang sudah merokok, kita akan siapkan tempat-tempat merokok yang representatif yang baik," ujarnya.
Cahya memastikan Perda KTR ini tidak berkaitan dengan hal-hal politis ataupun yang lain. Justru Perda KTR ini merupakan sebuah mandatori dari PP atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
"Bahwa memang untuk kabupaten kota direkomendasikan atau diamanatkan untuk bisa membentuk Perda KTR di akhir 2023 sudah harus semua, secara nasional saja sudah hampir 86 persen, di DIY tinggal Sleman yang belum," tuturnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Jogja Film Pitch and Fund 2024 Digelar, Terpilih 4 Film Karya Sineas Lokal yang Menggugah Sanubari
-
Bojan Hodak Merendah Jelang Lawan PSS Sleman
-
Ciro Alves Keluhkan Nyeri, Bakal Absen saat Persib Bandung Tantang PSS Sleman?
-
Ramai-ramai Pengusaha Resah Dengan Aturan Baru Soal Jual Rokok
-
Narasi Angkringan di Yogyakarta yang Tenggelam oleh Kultur Cafe
Terpopuler
- Pascal Struijk Aneh dengan Orang Indonesia: Kok Mereka Bisa Tahu
- Dosen Asal Semarang Tewas Bersimbah Darah di Kamar Kos Sleman, Ini Kata Polisi
- Rekomendasi Mobil Suzuki Bekas Rp100 Jutaan: Ini Pilihan Terbaik dengan Spesifikasi dan Pajak Ringan
- Kapan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2025? Cek Jadwal dan Syaratnya
- Pemprov Kalbar Luncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syarat dan Ketentuannya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, Pengacara Ini Batal Ikut Gugat Ijazah Jokowi
-
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Tunjuk Guru Besar UNS Jadi Mediator
-
Sri Mulyani Bocorkan 5 Kesepakatan RI-AS Untuk Batalkan Tarif Trump
-
Meski Ekonomi Lesu, Sri Mulyani Sebut Masyarakat Tetap Rajin Bayar Pajak
-
Sri Mulyani Sebut Rupiah Tahan Banting
Terkini
-
Indonesia Unjuk Gigi di Kompetisi Robotik Internasional: Kisah Inspiratif dari Sleman hingga Korea Selatan
-
Nasib Penjurusan SMA Terancam? Jogja Krisis Guru BK, Dampaknya Luas
-
Jangan Sampai Ketipu, BI Ungkap Modus Peredaran Uang Palsu di Jogja, Begini Cara Menghindarinya
-
DIY Darurat Uang Palsu? 889 Ribu Lembar Ditemukan dalam 3 Bulan Pertama 2025
-
5 Tersangka Ditangkap, Polisi Ungkap Jaringan Uang Palsu di Jogja dan Jakarta