SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menyatakan indeks kerawanan pemilu di wilayahnya cukup tinggi. Dimensi penyelenggaraan serta kontestasi antar kandidat menjadi hal yang harus diperhatikan.
"Kita cukup tinggi [indeks kerawanan] khususnya di dimensi penyelenggaraan dan dimensi kontestasi, dimensi kontestasi ini kan persaingan ya, persaingan antar kandidat," kata Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, Senin (27/11/2023).
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Bawaslu Sleman, hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari faktor penyelenggara pemilu sendiri yang dinilai tidak profesional.
"Ada faktor dari penyelenggara sendiri yang mungkin tidak profesional sehingga mengakibatkan kontestasi tidak berjalan secara fair," ucapnya.
Baca Juga: Bawaslu dan Seluruh Parpol di Sleman Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024, Ini Poin-poinnya
Namun, ada punya faktor penyebab yang disebabkan oleh peserta pemilu itu sendiri. Hal ini yang kemudian harus menjadi perhatian bersama di kawasan Bumi Sembada.
Mengingat masa kampanye sudah akan dimulai besok 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sosialisasi dan tentu kesadaran peserta pemilu untuk menciptakan pemilu damai itu harus terus digaungkan.
Salah satu yang juga diupayakan adalah mengenai teknis kampanye itu sendiri. Disampaikan Arjuna, pihaknya menyarankan kepada KPU untuk lebih memperhatikan penyusunan jadwal kampanye.
"Dalam kesempatan kemarin beberapa masukan usulan sudah disampaikan termasuk dari pihak kepolisian, bagaimana dalam kampanye nanti antar pendukung yang kita nilai berpotensi bertemu di lapangan dan bisa berpotensi rusuh itu kalau bisa dihindari pertemuannya. Sehingga ditata dengan baik jadwal kampanye umumnya," ujar dia.
"Saat ini sedang berproses di KPU, mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa memberikan atensi yang cukup terkait penyusunan jadwal kampanye rapat umum ini," imbuhnya.
Baca Juga: 20 Manfaat Buah Salak untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Cegah Katarak hingga Sembuhkan Diare
Salah satu usulan itu terkait bagaimana mengatur agar pertemuan simpatisan itu tidak terjadi pada hari yang sama. Sehingga potensi gesekan dapat dihindarkan.
Berita Terkait
-
Dilaporkan Gegara Guyon soal Janda Kaya dan Rasul, Suswono Mangkir Panggilan Baswaslu: Saya Gak Tahu
-
Tantangan Terbuka Hokky Caraka untuk Wataru Endo: Saya Ingin Tahu!
-
Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Kades di Tapsel Dukung Bobby Nasution ke Bawaslu Sumut
-
Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras ke 3 Penyelenggara Pemilu, Siapa Saja?
-
Pecah Telur di Kandang Persis Solo, Danilo Alves Berharap Terbukanya Pesta Gol
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab