SuaraJogja.id - Sejumlah warga Yogyakarta yang tergabung dalam Patembayan Nusantara mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Kamis (07/12/2023). Massa yang terdiri dari para seniman tari ini mengarak ogoh-ogoh atau patung Bhuta Kala ke depan pintu masuk KPU.
Mengenakan kostum Anoman Obong, mereka menari mengitari ogoh-ogoh setinggi kurang lebih 1,5 meter sembari mengucapkan sejumlah tetembangan. Kemudian mereka membakar ogoh-ogoh tersebut bersama pimpinan KPU DIY.
Aksi ini digelar sebagai sentilan pada KPU yang saat ini diterpa isu kecurangan. Sejumlah kebijakan diterbitkan terindikasi menguntungkan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).
"Kami datang kesini melakukan aksi budaya. Aksi ini menyimbolkan anoman obong sebagai rakyat yang mengingatkan pada bhuta kala dengan membakarnya. Butha yang menjadi lambang atau simbol keangkaramurkaan, kejahatan dan hitam sehingga harus kita usir dari bumi indonesia ini. Tadi para penari melakukan simbolisasi pembakaran ogoh-ogoh yang disimbolkan sebagai keangkaramurkaan sebagai kejahatan," papar juru bicara Patembayan Nusantara, Agus Becak Sunandar disela aksi.
Baca Juga: Siap Bertarung di Pemilu, 680 Caleg Dipastikan Lolos Verifikasi oleh KPU DIY
Menurut Agus, KPU mestinya bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Lembaga negara itu pun seharusnya tidak melakukan intervensi politik demi kepentingan salah satu pasangan calon (paslon).
KPU juga harus bersikap independen dan tidak berat sebelah. Sebab masyarakat mencium adanya indikasi kecurangan Pemilu melalui aturan yang diterbitkan pemangku kebijakan.
Diantaranya menghilangkan debat cawapres. Selain itu melarang adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diselenggarakan di ruang publik di Hongkong.
"Padahal di tahun 2014 dan 2019, mereka menyelenggarakan seperti biasanya. Tapi kenapa ini tiba-tiba ditiadakan, ini menjadi kecurigaan bagi kami masyarakat. Patut diduga ada intervensi dari penguasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Itu yang mnjd kekhawatiran rakyat saat ini," tandasnya.
Karena itu mereka sebagai bagian dari masyarakat menuntut KPU untuk bersikap independen tanpa kepentingan apapun. Pembakaran ogoh-ogoh itu merupakan aksi budaya warga Yogyakarta sebagai simbolisasi para pemangku kebijakan untuk bersikap netral.
Baca Juga: 25 Komisioner KPU Kabupaten/Kota di DIY Dilantik Hari Ini, Ketua KPU DIY: Harus Langsung Gaspol
"KPU juga harus independen dan tidak berat sebelah maka kami datang ke KPU ini membawa aksi budaya untuk memberikan pressure politik juga ke KPU agar KPU menyelenggarakan pemilu seobyektif mungkin," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Nyepi Tanpa Ogoh-Ogoh? Ini Tradisi Unik yang Wajib Diketahui
-
Bali Bergemuruh! Inilah Pesona Pawai Ogoh-Ogoh Semalam Sebelum Nyepi
-
Meriahnya Pawai Ogoh-Ogoh di Taman Mini
-
Skandal MinyaKita Dibongkar Mentan Amran, Publik: Mendagnya Ngapain Aja?
-
Kecurangan Akademik, Masalah Moral atau Kurangnya Kesadaran Spiritual?
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu