Hasto Sebut Mahfud MD Tak Ada Beban Mundur dari Menkopolhukam, Singgung Menteri Lain yang Urus Anggaran Sangat Besar

SuaraJogja.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Mahfud MD tidak memiliki beban jika memang akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.

Berbeda dengan calon lain yang kemudian sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi namun memiliki beban besar. Dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dikucurkan dalam kementerian tersebut.

"Karena kalau Prof Mahfud enggak ada beban. Ada calon yang lain ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar. Dan kita lihat potensi-potensi penyalahgunaan anggran dari kementerian yang dikelolanya itu," kata Hasto Kamis (25/1/2024).

Ditanya mengenai momentum yang tepat mundurnya Mahfud dari kabinet, Hasto belum menjawab secara pasti. Ia mengatakan masih akan mencermati situasi yang akan terjadi ke depan.

Baca Juga: Enggan Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar Pilih Komentari Pentas Teater

"Itu [momentum yang tepat] nanti ada resultante politik. Kami mencermati hari-hari ke depan dan kemudian kami tetap berharap pemilu ini harus menjadi peningkatan kualitas harapan rakyat untuk dapat diwujudkan oleh pemimpin. Pemilu yang bebas jujur dan adil," tegasnya.

Menurutnya semua pihak termasuk pemerintah masih memiliki waktu untuk mewujudkan komitmen Pemilu 2024 agar berjalan baik. Namun, ketika dirasa justru situasi memburuk bukan tak mungkin keputusan itu akan dibuat.

"Masih ada waktu untuk menunjukkan komitmen itu tetapi ketika situasionalnya memburuk, ya tentu saja Prof Mahfud bersama Pak Ganjar dalam momentum yang tepat bisa mengambil suatu keputusan yang tegas," ujarnya.

"Kami berharap momentum yang tepat itu nanti Prof Mahfud akan menyampaikan sikapnya," imbuhnya.

Ia menyebut bahwa sebenarnya pembahasan terkait mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah dibahas cukup lama. Sinyal rencana mundur itu pun bahkan, dituturkan Hasto, sudah dimunculkan Mahfud saat debat keempat Pilpres kemarin.

Baca Juga: Komentari Tanggapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Tata Negara UGM: Harusnya Berdiri di Atas Semua Kelompok

Kendati demikian pihaknya termasuk Mahfud diakui masih akan memperhitungkan sejumlah faktor ke depan. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden-menteri boleh memihak dan berkampanye.