SuaraJogja.id - Honorer Kategori (K2) bidang pendidikan Gunungkidul menuntut agar mereka diprioritaskan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 ini. Sebab mereka banyak yang telah berjuang cukup lama.
Koordinator K2 Bidang Pendidikan Gunungkidul, Trisno Warjono mengatakan berdasarkan pendataan terakhir jumlah honorer mencapai 2.666 orang. Dan dari bidang pendidikan tinggal 23 orang. Dari data tahun 2023 sebenarnya ada 25 orang namun yang seorang telah diangkat jadi PNS tahun 2023 lalu dan seorang lagi meninggal.
"Jadi tinggal 23 orang saja dan itu telah berjuang lama," kata dia saat mendatangi gedung DPRD Gunungkidul, Kamis (17/5/2024).
Dari 23 orang tersebut ada 12 orang yang berprofesi sebagai guru, 6 penjaga sekolah dan 3 orang administrasi. Rata-rata dari mereka telah memiliki masa kerja 19 tahun dan sudah berumur, bahkan ada yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.
Oleh karenanya, mereka mendapatkan prioritas dalam penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Mereka khawatir jika tidak segera diangkat menjadi PNS maka kesempatan tersebut akan hilang. Dan mereka juga sudah berjuang cukup lama.
"Kami untuk perhatiannya sudah lebih dari 19 tahun mengabdi dan untuk usianya juga udah memasuki memasuki krisis. Sudah mau masuk masa pensiun," tambahnya.
Mereka berharap agar diprioritaskan pengangkatan CPNS tahun 2024 ini. Di mana Gunungkidul sendiri telah mendapatkan alokasi formasi pengangkatan CPNS sebanyak 536 orang. Mereka minta diprioritaskan karena sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI.
Di mana antara Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah sepakat jika pembukaan formasi ASN 2004 itu dikhususkan untuk tenaga honorer K2 yang tercatat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Di mana persoalan honorer K2 harus diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 2024.
"Makanya kami minta untuk diprioritaskan. Karena sudah keputusan pusat," tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar menambahkan meski sudah cukup lama mengabdi namun untuk bisa diangkat jadi CPNS memang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah syarat pendidikan minimal dan harus ada formasinya.
"Jadi nanti kita sesuaikan dengan syarat pendidikan dan formasinya ada ndak,"tutur dia.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Full Senyum! Prabowo Umumkan Guru Honorer Dapat Tunjangan Rp 2 Juta di Hari Guru Nasional
-
Potret Pak Ribut, Guru Honorer Viral yang Gak Percaya Sapi Makan Martabak
-
Ironi Hari Guru: Gubernur Bengkulu Manfaatkan Gaji Guru Honorer untuk Pilkada 2024
-
Cek Ranking SKD CPNS 2024: 3 Cara Mudah & Cepat!
-
Link Download Sertifikat SKD CPNS 2024 Resmi dari BKN!
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
-
Ingat! Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik 10 Persen Hanya Berlaku Hingga 3 Januari
-
Uji Tabrak Gagal Raih Bintang, Standar Keamanan Citroen C3 Aircross Mengkhawatirkan
-
Erick Thohir Sebut Aturan Kredit Pembiayaan Rumah Ribet, Target Prabowo Dibawa-bawa
Terkini
-
Pilkada di DIY Lancar, Tapi Sleman Diwarnai Bagi-Bagi Uang Saat Pencoblosan
-
Dapur Soto Ludes Terbakar di Bantul, Kerugian Rp50 Juta
-
7 Tahun Sukses, INNSiDE by Melia Yogyakarta Perkuat Jalinan dengan 50 Perusahaan
-
Hasil Quick Count: Endah-Joko Pimpin Pilkada Gunungkidul, Raih 40,83 Persen Suara
-
Harda-Danang Menang Quick Count Pilkada Sleman 2024, Tim Kawal Rekapitulasi Hingga Penetapan KPU