SuaraJogja.id - Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melempar kritik atas revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran yang kini tengah dibahas. Mereka meminta proses tersebut dihentikan.
"Menghentikan. Jadi kalau kami sikapnya adalah mengusulkan agar pemerintah dan DPR RI menghentikan proses revisi, menghentikan," kata Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMY, Senja Yustitia kepada awak media, ditemui UMY, Jumat (24/5/2024).
Jika memang nanti dilanjutkan atau dibahas kembali, lanjut Senja, harus dimulai dari awal lagi. Termasuk dengan memperhatikan sifat keterbukaan dan keterlibatan publik secara luas.
"Bahwa nanti kalau mau dibahas lagi silakan tapi harus mulai dari awal, terbuka orang diajak ngomong, bukan kemudian ujuk-ujuk muncul mau direvisi, ini kan kita kaget ya," lanjutnya.
Senja tidak menampik bahwa aspirasi tentang RUU Penyiaran sudah sejak lama diwacanakan. Pihaknya pun setuju undang-undang tersebut perlu untuk direvisi.
Namun proses revisi itu yang kemudian kini menjadi sorotan. Seharusnya dibuat lebih transparan serta demokratis bukan justru dilakukan secara tergesa-gesa.
"Bukan dengan cara orang dikagetkan bahwa akan ada revisi di tengah masifnya isu revisi beberapa undang-undang yang lain juga. Jadi itu sebenarnya harapannya, menghentikan dan kalau memang mau diproses ulang ya dari awal dengan cara yang lebih transparan," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Senja menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak masyarakat sipil dalam perancangan RUU Penyiaran. Guna memastikan bahwa semua pihak yang terdampak dapat memberikan masukan dan terlibat secara aktif dalam proses legislasi.
Berbagai pihak seperti jurnalis, peneliti yang berkaitan dengan riset media, akademisi dan berbagai kalangan harus dilibatkan dalam revisi ini perlu dilibatkan. Namun nyatanya, pihak-pihak tersebut justru diabaikan dari pembahasan.
Baca Juga: Banding Dikabulkan, Dua Terdakwa Mutilasi Mahasiswa UMY Tak Jadi Dihukum Mati
"Jadi ini yang kemudian secara umum kita sesalkan ya, isinya dan prosesnya. Dan dua-duanya tidak bisa dipisah, kalau kita pengen isinya bagus ya prosesnya juga harus yang transparan dan demokratis," ucapnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Fenomena Pengalihan Isu: Senjata Rahasia Elite Politik untuk Lolos dari Kontrol Publik?
-
Mahasiswa Amikom Yogyakarta Angkat Isu Budaya dan Kelompok Marginal di Karya Dokumenter Terbaru
-
Demokrasi, Kesejahteraan, dan Pembangunan Bangsa: Sebuah Renungan
-
Pramono Minta Satpol PP Berantas Parkir Liar di Tanah Abang: Itu Tugasnya, Bukan Bubarkan Orang Demo
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
Terpopuler
- Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak Tegaskan Sikap PPAD
- 3 Klub BRI Liga 1 yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Ciro Alves pada Musim Depan
- 7 HP Android dengan Kamera Setara iPhone 16 Pro Max, Harga Mulai Rp 2 Jutaan Saja
- Terlanjur Gagal Bayar Pinjol Jangan Panik, Ini Cara Mengatasinya
- Pascal Struijk Bongkar Duet Impian, Bukan dengan Jay Idzes atau Mees Hilgers
Pilihan
-
Jelang Kongres Tahunan, Erick Thohir Bocorkan Masa Depannya di PSSI
-
4 Rekomendasi HP Samsung Rp 3 Jutaan Terbaik April 2025, RAM Besar dan Kamera Ciamik
-
Bak Lelucon, Eliano Reijnders Tertawa Jawab Rumor Bakal Pindah Liga Malaysia
-
Wahana Permainan di Pasar Malam Alkid Keraton Solo Ambruk, Ini Penjelasan EO
-
Nasib Muhammad Ferarri dan Asnawi Mangkualam Lawan MU Masih Abu-Abu, PSSI Angkat Bicara
Terkini
-
Ramai TNI Masuk Kampus di Semarang, Dosen UIN Jogja: Kebebasan Akademik Terancam
-
Gunungkidul 'Sentil' UNY: Lahan Hibah, Mana Kontribusi Nyata untuk Masyarakat?
-
Kemarau 2025 Lebih Singkat dari Tahun Lalu? Ini Prediksi BMKG dan Dampaknya
-
Terjadi Lagi, Pria Berjaket Coklat Edarkan Uang Palsu, Toko Kelontong Jadi Korban
-
Polda Selidiki Kasus Tanah Mbah Tupon, BPN DIY Blokir Sertifikat IF