SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kini semakin memperketat pengawasan kegiatan study tour bagi sekolah di wilayahnya. Termasuk dalam hal ini kewajiban untuk mengajukan izin sebelum berangkat.
Sekretaris Disdikpora Kota Yogyakarta, Tyasning Handayani Shanti menuturkan bahwa izin study tour itu harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta. Tidak hanya diberlakukan untuk sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta.
"Harus izin. Kalau selama ini yang minta izin dari sekolah negeri tapi kemarin sudah kita rapatkan untuk sekolah swasta harus izin tidak pemberitahuan," kata Tyasning, Jumat (24/5/2024).
Selain untuk memberikan izin dalam pelaksanaan study tour tersebut. Arahan teknis terkait memilih pihak tour and travel hingga kendaraan yang dipilih.
"Terkait keselamatan tur itu, kita dari Disdik itu kalau ada izin dari sekolah untuk melakukan study tour kemana pun kami pasti memberikan arahan bagaiaman harus memilih kendaraan, maksimal lima tahun bisa digunakan dan sebagainya," tandasnya.
Kendaraan Harus Laik Jalan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengimbau pihak sekolah, instansi, atau organisasi agar memilih moda transportasi wisata berkualitas dan lolos uji kelaikan sesuai aturan pemerintah sebelum melaksanakan study tour.
Dalam keterangannya, Menparekraf Sandiaga, menyampaikan kecelakaan yang dialami oleh rombongan SMK Lingga Kencana di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, harus dijadikan pelajaran bersama untuk lebih baik dalam menjalankan karyawisata atau study tour.
Menurut Sandiaga, hal itu bukan berarti harus memperketat pelaksanaan study tour, melainkan dengan lebih memperhatikan kelaikan kendaraan, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM).
“Larangan study tour berkaitan dengan transportasi yang belum mumpuni, tentunya kami dukung untuk menghindari kecelakaan yang kerap terjadi. Kami mengimbau bahwa nomor satu keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama,” kata Menparekraf Sandiaga.
Baca Juga: Sugeng Purwanto Gantikan Singgih Raharjo jadi Pj Wali Kota, Sultan Tugaskan Kawal Pilkada Jogja
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, selain pemilihan moda transportasi yang lolos uji kelaikan, penting sekali menunjuk pengemudi, kernet, serta mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi yang mengacu kepada aturan instansi baik dari Kementerian Perhubungan atau instansi daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
APBD DIY Dihantam Krisis, 67 Persen Bergantung Dana Transfer, Pemda Terpaksa Pangkas Anggaran
-
Cuaca Panas Ekstrem Ancam Kesehatan Anak, Dokter Ingatkan Risiko Heat Stroke
-
Mahasiswa Jogja Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Penghentian MBG dan Kopdes yang Mubazir
-
Naga Sembilan Rebut Piala IHR Paku Alam 2026, Pesta Karnaval dan Inul Daratista Hibur Pengunjung
-
Rupiah Melemah, Bantul Berburu Dolar Wisatawan Asing