SuaraJogja.id - Halaman depan Gedung Balairung UGM tampak lebih ramai daripada biasanya pada Selasa (28/5/2024) sore. Ada tujuh tenda yang berjajar sudah dengan puluhan mahasiswa yang bercengkerama di atas rerumputan.
Humas Aliansi Mahasiswa UGM, Maulana menuturkan kegiatan ini merupakan aksi yang dilakukan untuk menentang pemberlakukan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal. Aksi ini rencananya akan dilangsungkan selama sepekan ke depan.
"Ini akan menginap dalam seminggu ke depan. Dimulai dari hari Senin, 27 Mei 2024 sampai tanggal 3 Juni 2024," kata Maulana, ditemui awak media, Selasa sore.
Sejak kemarin, diungkapkan Maulana, setidaknya ada ratusan mahasiswa yang datang ke halaman Balairung UGM. Malam ini diperkirakan rombongan mahasiswa masih akan memadati sudut-sudut gedung pusat UGM itu.
Tak tanggung-tanggung, beberapa dari mahasiswa bahkan ada yang benar-benar menginap di tenda-tenda itu. Berbeda seperti aksi-aksi lainnya, aksi kali ini justru diwarnai dengan berbagai kegiatan dan bernuansa santai.
"Kalau yang menginap saya tidak bisa memastikan (jumlahnya), kalau dari malam yang malam sebelumnya itu 200 lebih dan malam ini kemungkinan akan lebih besar karena kami akan melakukan nobar juga kemudian akan mengadakan live music dan mungkin dari teman-teman ada yang bermain bola bermain basket, itu kami bebaskan," ungkapnya.
Maulana mengatakan pihaknya berharap aksi ini direspons langsung oleh para pimpinan universitas. Mereka berharap bisa berdialog untuk menentukan kebijakan terkait uang pangkal dan UKT ke depan.
Pihaknya berencana bakal menghadirkan massa yang lebih banyak lagi. Guna menyampaikan tuntutan untuk mencabut kebijakan uang pangkal tersebut.
"Jikalaupun rektor, pimpinan, ataupun jajarannya tidak menemui kami, kami beri tenggang dalam waktu seminggu maka kami akan melanjutkan konsolidasi yang lebih besar, kami akan turun lebih besar, untuk menggugat kampus, untuk mencabut uang pangkal dari universitas kerakyatan ini," terangnya.
Baca Juga: Lewat Event 'Pejuang Run', HIPMI UGM Ajak Anak Muda Menjadi Wirausaha
Sampai hari kedua aksi ini, kata Maulana, belum ada pimpunan universitas yang datang menemui dan berdialog dengan massa. Berdasarkan informasi yang mereka terima, para pimpinan universitas tengah melakukan kunjungan kerja.
"Belum (ditemui), kebetulan pimpinan kampus kami Bu Ova (Rektor UGM) itu sedang entah itu kunjungan dinas ataupun apa itu namanya keluar negeri dan juga beberapa wakil rektor juga ada kunjungan dinas ke luar negeri," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soroti Alasan Majelis Hakim Tipikor Terima Eksepsi Gazalba Saleh, Pukat UGM: Ngawur dan Tidak Berdasar
-
Respons Pembatalan Kenaikan UKT, UGM Tunggu Aturan Detail dari Kementerian
-
Jelang Idul Adha, Pemda DIY Terjunkan 180 Mahasiswa FKH UGM Cek Kesehatan Hewan Kurban
-
Kembangkan Industri Pesawat Tanpa Awak, Dosen Teknik UGM Dikukuhkan Guru Besar
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik