Kampus Negeri Geger Soal Kenaikan UKT, Kampus Swasta Justru Ringankan Biaya Kuliah

SuaraJogja.id - Meski baru saja dibatalkan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi, terutama di kampus negeri masih saja saja jadi perbincangan hangat. Bilamana tidak, lonjakan harga UKT akibat Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 soal Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) tak hanya diprotes mahasiswa namun juga dipertanyakan kampus-kampus swasta.

Sebab di tengah mahalnya biaya kuliah di kampus negeri, banyak kampus swasta justru yang menurunkan atau tidak menaikkan biaya kuliahnya. Padahal seiring naiknya kuota jumlah mahasiswa baru di kampus-kampus negeri, jumlah mahasiswa yang masuk ke kampus swasta semakin menurun.

"Kenaikan UKT jadi keprihatinan karena mestinya dari awal sebelum difloor-kan (disampaikan ke publik-red) pemerintah perlu kan final. Kita sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta kurang sepakat dengan kenaikan UKT yang terlalu tinggi. Plat merah (kampus negeri-red) mestinya kan banyak memihak ke masyarakat untuk biaya UKT mestinya nilainya terukur dan tidak membebani masyarakat," papar Ketua Akademi Manajemen Administrasi (AMA) Dharmala, Agus Wijanarko disela seminar internasional SeeMECV di Yogyakarta, Rabu (29/05/2024).

Padahal saat ini banyak kampus swasta yang justru meringankan biaya kuliah mahasiswanya. Bahkan di tengah makin rendahnya minat pelajar lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Kemenko PMK mencatat, setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA, MA dan SMK. Namun hanya sebanyak 1,8 juta lulusan SMA bisa meneruskan kuliah ke perguruan tinggi.

"Kampus swasta saja tidak ingin membebani besaran UKT ke mahasiswa, artinya terukur dan sesuai kemampuan mereka," paparnya.

Karenanya alih-alih menaikkan biaya kuliah, kampus swasta membidik pasar yang lebih spesifik untuk bisa bersaing dengan kampus negeri dalam memperoleh mahasiswa. Dicontohkan Agus, untuk menjawab kebutuhan industri akan rasa aman dan profesionalisme di berbagai sektor, pihaknya membuka Program Diploma Manajemen Pengamanan. 

Program pertama di Indonesia tersebut diklaim membekali lulusan dengan keahlian dan sertifikasi untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga keamanan profesional. Program ini lahir dari analisis mendalam terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.

"Perusahaan membutuhkan manajer keamanan yang handal dalam pengamanan fisik, memahami aspek-aspek manajerial, serta mampu merancang dan mengelola sistem keamanan yang efektif," imbuhnya.

Baca Juga: KPU Kota Yogyakarta Umumkan 40 Anggota Legislatif, yang Termuda Berusia 23 Tahun

Kontributor : Putu Ayu Palupi