Buntut Penolakan Kenaikan UKT Mahasiswa, UGM Pastikan Berlakukan SSPU Terbatas

SuaraJogja.id - Protes mahasiswa UGM adanya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal dan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) akhirnya mendapatkan respon dari pihak kampus. Rektor UGM, Ova Emilia menemui mahasiswa yang berkemah di  halaman Balairung UGM, Jumat (31/05/2024).

Ova saat ditemui mengungkapkan, UGM memastikan tidak memberlakukan uang pangkal. UGM hanya memberlakukan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) pada mahasiswa penerima UKT teratas atau kategori UKT Pendidikan Unggul.

"Kalau yang disebut dengan uang pangkal di dalam aturan yang kita buat di UGM uang pangkal itu tidak ada, namanya itu sumbangan. Dan sumbangan SSPU itu hanya untuk paling atas UKT-nya," ungkapnya.

Kebijakan tersebut diberlakukan karena UGM ingin proses pendidikan bisa berkeadilan. Mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang tinggi bisa memberikan subsidi bagi mahasiswa yang secara finansial tidak memadai. 

Karenanya jika ada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi ternyata dikenai SSPU, mereka bisa segera menyampaikan masalah tersebut ke pihak kampus.

"Tunjukkan kalau ada. Akan saya ubah," tegasnya.

Ova menyebutkan, dibatalkannya kenaikan UKT dan IPI oleh Kemendikbudristek, maka besaran nilai UKT UGM akan kembali mengacu pada aturan besaran UKT tahun 2023. Berdasarkan surat Dirjen Diktiristek nomor: 0511/E/PR.07.04/2024 perihal Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025, UGM akan mengusulkan kembali UKT dan IPI ke Kemendikbudristek RI. 

Ova pun kembali menegaskan, UGM ingin memperlakukan  mahasiswa secara profesional. Kebijakan subsidi silang diberlakukan karena dari data yang dimiliki UGM, sebanyak 30 persen mahasiswa kampus tersebut berasal dari tingkat ekonomi yang memadai.

"Karenanya mereka harus memberikan subsidi pada mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi," imbuhnya.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Pemerintah, UGM Sepakat Batal Naikkan UKT

Kontributor : Putu Ayu Palupi