Peneliti FEB UGM: Tapera Bisa Berhasil Jika Dikelola Transparan

SuaraJogja.id - Peneliti Bidang Kajian Microeconomics Dashboard (Micdash) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Qisha Quarina menyebut Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa berhasil apabila dikelola secara transparan disertai mekanisme yang baik.

"Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik. Selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala," ujar Qisha dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin.

Qisha menuturkan keberhasilan Tapera juga harus diikuti dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah.

Langkah tersebut, menurut dia, perlu dilakukan guna menghindari mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses perumahan layak huni.

Baca Juga: Potong 3 Persen Gaji Karyawan di Jogja, Sri Sultan HB X Minta Tapera Penuhi Rasa Keadilan Pekerja

Soal Tapera menjadi solusi tepat atau tidak, menurut Qisha, hadirnya Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara, kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dengan besar iuran simpanan sebesar 3 persen dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulan.

Dia mengakui pengesahan PP Tapera masih menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.

Menurut Qisha, Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam pembiayaan perumahan, namun di sisi lain dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.

"Akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja," kata dia.

Baca Juga: Soroti Kebijakan Potong Gaji untuk Iuran Tapera, Buruh DIY: Harusnya Bersifat Sukarela

Dia menilai persoalan sektor perumahan di Indonesia juga terkait dengan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni serta backlog perumahan karena ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan yang tidak seimbang.