Percepatan Penanganan, Polresta Sleman Jemput Bola Periksa 18 Orang Kasus Dugaan Pungli di Lapas Cebongan

SuaraJogja.id - Polresta Sleman melakukan percepatan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungli di Lapas Cebongan. Percepatan penanganan itu dilakukan dengan jemput bola memeriksa 18 orang terkait kasus tersebut.

"18 (orang) itu kita lakukan pemanggilan ulang lagi, sampai kemarin untuk percepatan anggota juga memeriksa di lapas, di lapas cebongan sudah dua hari, termasuk ini tiga hari," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian kepada awak media, Selasa (11/6/2024).

"Kita mendatangi, jemput bola untuk percepatan penanganan," imbuhnya.

Diketahui Polresta Sleman telah resmi menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi di Lapas Cebongan ke tingkat penyidikan. Ada 18 orang yang dipanggil kembali dalam rangka penyidikan tersebut.

Baca Juga: Soroti Kasus Pungli Pejabat di Lapas Cebongan, Ini Kata LBH Yogyakarta

Belasan yang diperiksa itu mulai dari warga binaan pemasyarakatan (WBP), staf Lapas Cebongan, hingga dokter yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan pungli di lapas tersebut. Terduga pelaku sendiri, kata Adrian masih menunggu untuk jadwal pemeriksaan. 

"Yang sudah kita periksa seperti yang kemarin saya sampaikan ada sekitar 18 orang. Belum (terduga pelaku belum diperiksa ulang)," ujarnya.

"Sebenernya penyelidikannya udah, tinggal mengulang aja, mungkin ada tambahan-tambahan," sambungnya.

Adrian masih enggan mengungkap lebih jauh terkait jumlah terduga pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Pihaknya masih akan mengumpulkan lebih banyak keterangan dan barang bukti lagi.

"Ya nanti dari proses pemeriksaan kita gelarkan perkara. Pokoknya dalam waktu dekat kita umumkan, kalau memang sudah memenuhi alat-alat buktinya," tandasnya.

Baca Juga: Oknum Pejabat Lapas Cebongan Sleman yang Diduga Terlibat Pungli Terancam Sanksi Berat

Sementara itu, Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi berkomitmen untuk menyelesaikan proses penyidikan dugaan pungli di Lapas Cebongan itu secara tuntas. Hal ini demi menciptakan perspektif yang positif di masyarakat terkait dengan citra lembaga pemasyarakatan.