Pemerintah Harus Bertindak! MPBI DIY: Cegah PHK Massal dan Selamatkan Rupiah

SuaraJogja.id - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Belum lagi dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga dilakukan sejumlah perusahaan.

Menanggapi hal ini, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan, menilai pelemahan rupiah terhadap dollar berpotensi mengganggu industri. Terlebih industri yang berbahan baku impor misalnya farmasi, petrokimia, pengolahan makanan, dan transportasi.

"Jika biaya produksi melonjak akibat pelemahan dollar, hal ini bisa menyebabkan tidak terjaminnya upah buruh, lantaran perusahaan [berdalih] mengalami defisit/kerugian, bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami PHK," kata Irsad, dikonfirmasi, Selasa (25/6/2024).

Irsyad menyebut nasib pekerja UMKM yang berbasis bahan baku impor pun bakal terancam kehilangan haknya atau bahkan kehilangan pekerjaan. Selain itu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, mengurangi daya beli buruh, terutama produk elektronik dan bahan pangan impor.

Baca Juga: Gelombang Demonstrasi Tolak Tapera Bermunculan, Buruh Jogja Geruduk Kantor Disnakertrans DIY

Dalam hal ini pemerintah diminta untuk mengelola kian melemahnya rupiah terhadap dollar ini. Sebagai antisipasi dampak yang lebih negatif bagi masyarakat.

"Pemerintah harus mengelola dengan baik pelemahan rupiah terhadap dollar sehingga tidak berdampak negatif yang meluas bagi perekonimian keluarga buruh," ucapnya.

Terkait dengan PHK massal, kata Irsad, pemerintah juga tak boleh tinggal diam. Pemerintah perlu menjamin pekerja yang terkena PHK mendapatkan pesangonnya sebesar 100 persen.

"Pemerintah harus segera menindak-lanjuti nasib kepastian kerja buruh dengan program jaminan kehilangan pekerjaan [JKP]," sebutnya.

Tak hanya itu, pemerintah harus bisa mengendalikan barang impor dan pasar bebas yang mengancam industri nasional. Termasuk di dalam ini adalah tekstil.

Baca Juga: Ingatkan Hari Buruh Adalah Aksi Pekerja untuk Bersuara, Ketua SBSI DIY: Jangan Mau Ditunggangi

Pertukaran yang tidak seimbang, defisit neraca perdagangan, perlu lebih diantisipasi dengan seksama oleh pemerintah. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Dirjen Bea Cukai, harus meningkatkan kerjanya dalam mencegah masuknya barang impor ilegal.