SuaraJogja.id - Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dani Eko Wiyono mengungkap ada lebih dari 500 buruh pabrik tekstil milik BUMN di Kabupaten Sleman yakni PT Primissima yang dirumahkan dan tidak dibayar. Selain itu ada pula 15 pekerja yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"500 lebih dirumahkan. Semua. Sekuriti cuma paling jaga. 15 itu di PHK sejak November 2023," kata Dani, saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).
Disampaikan Dani, SBSI sendiri memang mendampingi 15 orang yang sudah terkena PHK. Sedangkan untuk 500an buruh yang dirumahkan masih tergabung dengan serikat buruh dalam atau yang berasal dari perusahaan itu sendiri.
Namun secara prinsip pihaknya siap menerima dan mengadvokasi ratusan buruh jika memang hendak bergabung ke SBSI. Namun sementara ini pihaknya berfokus pada 15 orang yang terkena PHK.
Sejumlah langkah advokasi pun sudah dilakukan pihaknya untuk memperjuangkan hak-hak 15 orang yang terkena PHK. Termasuk urusan pesangon yang awalnya tidak dibayarkan sama sekali.
"Awalnya enggak ada (pesangon). Jadi semua itu enggak, bulan-bulan November 2023 itu berdampak semua, enggak digaji, setelah itu keluar 15 (buruh) itu, terus kita advokasi," ujarnya.
Hingga kini memang pesangon 15 pekerja itu belum dibayarkan penuh 100 persen. Dani menyebut pesangon baru dibayarkan sebesar 30 persen saja.
Diungkapkan Dani, ratusan buruh yang dirumahkan itu sudah sejak 1 Juni 2024. Mereka tidak mendapat gaji sama sekali selama kebijakan dirumahkan itu dan operasional pabrik pun berhenti.
Terkait dengan pemicu PHK dan dirumahkan para buruh pabrik tekstil tersebut, Dani menduga berasal dari masalah keuangan. Keuangan salah satu perusahaan BUMN itu mulai kacau dan berdampak secara luas.
Baca Juga: Bukan Situs, Arca Ganesha di Sleman Temuan Lepas, Warga Bisa Lanjutkan Bangun Rumah
"Masalah keuangan mereka yang kacau. Saya enggak tahu apakah dari sisi marketing atau produksinya," tuturnya.
Dani menambahkan saat ini pihaknya telah membuat surat pernyataan utang dari perusahaan tersebut kepada 15 buruh yang kena PHK tadi. Nilai surat utang itu ditaksir hingga ratusan juta rupiah.
"Kita menginginkan kenapa ada surat utang itu, ibaratnya biar ada pegangan ketika dia (perusahaan) pailit," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi