SuaraJogja.id - Direktur Utama PT Primissima, Usmansyah meluruskan informasi terkait 15 karyawan yang terkena PHK. Dia menyampaikan bahwa 13 dari 15 orang itu diberhentikan tidak hormat karena mangkir.
Sementara itu dua orang lainnya memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian total 15 orang itu bergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk diadvokasi.
Disampaikan Usmansyah, saat ini Primissima tidak melakukan PHK kepada karyawannya apabila karyawan tidak melakukan kesalahan yang bisa berakibat PHK. Hal itu yang tidak diindahkan oleh setidaknya 13 pekerja tersebut.
"15 orang itu terdiri dari yang dua orang mengundurkan diri, yang 13 itu diberhentikan tidak hormat karena melanggar aturan perusahaan yaitu mangkir dari kerja selama lima hari berturut-turut dan diperingatkan tidak mengindahkan dan akhirnya dipecat," kata Usmansyah ditemui awak media, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: 15 Buruh Kena PHK PT Primissima Belum Dapat Pesangon Penuh, Baru 30 Persen
Berdasarkan catatan perusahaan, 13 orang yang diberhentikan tidak hormat itu mulai tanggal 1 Desember 2023. Dari proses mereka mangkir sejak Oktober 2023 kemarin bersama dengan dua orang yang mengundurkan diri.
Disampaikan Usmansyah, sebenarnya para karyawan yang dipecat atau mundur itu tidak mendapat pesangon. Namun aturan dalam Cipta kerja mengharuskan perusahaan memberikan semacam tali asih.
"Sebetulnya kalau dipecat atau mundur itu kan enggak dapat pesangon kan, tapi cipta kerja mengharuskan kami memberikan istilahnya semacam tali kasih. Jadi dua bulan, itu yang belum kebayar sampai sekarang. Sementara teman-teman maksa harus dibayar sekaligus," ujarnya.
Perusahaan mengakui memang sudah membuat kesepakatan dengan KSBSI terkait 15 orang tersebut. Terkait dengan angsuran pembayaran tali asih atau pesangon tersebut.
"Kemarin kita memang membuat kesepakatan dengan Dani cs (Ketua KSBSI). Kita angsur tapi ternyata mentok juga kami enggak bisa bayar juga. Rp103 juta sudah kebayar 30 persen, tinggal 70 sekian persen itu rencananya dibayar tiga kali, baru dibayar sekali kami mentok, enggak ada duit lagi, yang dua kali ini yang dikejar terus," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY, Dani Eko Wiyono, menuturkan sejak di-PHK 15 orang tersebut baru mendapat pesangon sebesar 30 persen. Dari total pesangon yang seharusnya mereka dapat yakni Rp103 juta.
Berita Terkait
-
Tukar Pikiran Soal Mitigasi PHK, Dasco Bertemu dengan Pimpinan Organisasi Buruh
-
Perjalanan Habbie, UMKM yang Berkembang dengan Dukungan BRI Hingga Pecahkan MURI!
-
Warung Bu Sum: Legenda Kuliner Jogja Bertahan Berkat Resep Rahasia & Dukungan BRI
-
Lagi, Perusahaan Telekomunikasi Ini PHK 2.000 Karyawannya
-
Singapura Berikan Bansos Tunai Rp 76 Juta untuk Warga yang Kena PHK
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu