SuaraJogja.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK atas pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, Jumat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Kantor Sekretariat Daerah Sleman tersebut dihadiri Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Kepala Perwakilan BPK DIY Widhi Widayat.
Kustini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman menyambut baik terselenggaranya pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK atas pengelolaan sampah ini.
"Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komunikasi awal dalam prosedur pemeriksaan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup," katanya.
Menurut dia, hingga Juni 2024, Kabupaten Sleman berhasil menangani 104,4 ton sampah per hari yang dikelola di TPST Tamanmartani dan TPST Pusat Informasi Agroteknologi (PIAT) UGM serta lokasi sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.
"Pada 2024, Pemkab Sleman menargetkan dapat meningkatkan tonase pengelolaan sampah hingga 84 ton per hari. Langkah ini dilakukan dengan pembangunan TPST Donokerto dan Gerakan Pengurangan Sampah Organik melalui biopori serta pengelolaan sampah di lingkup TPST skala kecil," katanya.
Ia mengatakan, dengan upaya tersebut, Pemkab Sleman dapat mengelola 43 persen dari total sampah yang dihasilkan wilayah Kabupaten Sleman. Pada 2025 Pemkab Sleman juga berencana melakukan pembangunan TPST Gamping, optimalisasi TPS 3R dan optimalisasi transfer depo.
"Kami sudah mendorong setiap kalurahan (setingkat desa) untuk memiliki minimal 1 TPS 3R di masing-masing wilayahnya. Selain itu kami juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga untuk menciptakan budaya bijak mengelola sampah mulai dari rumah," katanya.
Kepala Perwakilan BPK DIY Widhi Widayat mengatakan, pemeriksaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman akan dilaksanakan mulai dari Juli hingga Oktober 2024. Tahapan pemeriksaan akan diawali dengan pengumpulan data dan informasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan terinci, hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Kami mohon komunikasi yang baik untuk pemberian data dan informasi yang cukup serta relevan dengan pemeriksaan yang akan kami lakukan sehingga kita bisa identifikasi bersama masalah yang dihadapi," katanya.
Widhi berharap pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Upacara HUT RI ke-81 di Kulon Progo Berlangsung Tanpa Tenda Pejabat, Seluruh Peserta Berdiri Sejajar
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru
-
KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT