Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Kepala Ombudsman DIY Fokus Soal Independensi dan Internalisasi Budaya Antikorupsi

SuaraJogja.id -  Kepala Ombudsman RI DIY, Budhi Masturi menjadi salah satu nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain independensi, internalisasi budaya antikorupsi di masyarakat menjadi isu yang Budhi bawa untuk perbaikan KPK ke depan. 

"Ya pertama pesan independensi KPK itu harus kembali diperkuat di masyarakat. Jadi kemudian itu bisa dengan sendirinya isu-isu miring soal tebang pilih, soal politisasi," kaya Budhi, Kamis (25/7/2024).

Budhi menilai kerja-kerja lembaga antirasuah tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Termasuk untuk memulai pencegahan atau antisipasi terhadap tindak pidana korupsi.

"Kedua saya kira kerja KPK itu juga penting untuk menyentuh pada basis masyarakat. Jadi saya berharap ke depan itu proses-proses internalisasi budaya antikorupsi di masyarakat itu juga harus jalan selain penegakan hukumnya," ujarnya.

Baca Juga: KPU Kulon Progo Serahkan Berkas Pelantikan DPRD, 2 Caleg Masih Berjuang Lengkapi LHKPN

Lebih lanjut, dia berharap penegakan hukum pada isu-isu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak harus bisa memberi pesan kuat kepada publik. Sehingga tidak hanya semata-sama penegakan hukum tapi sekaligus membentuk budaya antikorupsi tadi.

"Kalau kemudian kita mau membentuk budaya sosial, imbau-imbauan itu bisa juga tapi saya kira mungkin akan sedikit lebih efektif kalau ada barang contohnya yang membuat orang sadar akan budaya itu," terangnya.

Tanpa tentunya mengesampingkan kasus-kasus besar atau penting lainnya. Termasuk dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang bernilai besar.

Secara pribadi, Budhi berharap agar pengalamannya selama ini di Ombudsman dapat memberikan manfaat. Apalagi di Yogyakarta, dia kerap berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan pegiat lain untuk membentuk budaya kesadaran masyarakat. 

"Saya berharap tentu bisa memberi kontribusi, kalau nanti kemudian saya harus di KPK," tandasnya.

Baca Juga: Sudah Kehilangan Independensi, Uceng Pesimis Masa Depan KPK Masih Ada

Tak Semua Lolos Administrasi