SuaraJogja.id - DPD Partai Golkar DIY turut buka suara terkait mundurnya Airlangga Hartarto yang dibarengi dengan munculnya sejumlah poster Gibran Rakabuming Raka yang dinarasikan sebagai suksesor.
Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIY, John S Keban menyayangkan kemunculan poster itu.
Menurutnya, apapun alasan yang dihembuskan, tindakan yang memunculkan wacana Gibran Rakabuming Raka sebagai suksesor Airlangga Hartarto yang digaungkan lewat poster adalah tidak etis dan terkesan sebagai pelecehan.
"Golkar itu partai besar, bukan partai kaleng-kaleng, bahkan menyuruh anak kecil mau menjadi ketua umum golkar bagaimana ceritanya gitu. Golkar punya aturan, punya mekanisme punya AD/ART, punya aturan organisasi," tegasnya kepada Suarajogja.id, Senin (12/8/2024).
Merespon hal itu, lanjut Keban, Partai Golkar tak akan tinggal diam dan pastinya akan menindak pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan poster Gibran tersebut.
Lebih jauh, dari Golkar DIY tidak mempermasalahkan keputusan Airlangga yang mundur dari kursi ketua umum, apapun alasannya.
"Partai Golkar seluruh Indonesia tidak terpengaruh dengan mundurnya saudara ketua umum," ujarnya.
Menanggapi soal isu perpecahan di internal, Keban menegaskan semua kader Golkar solid dan kompak. Apalagi partai tersebut sudah mempunyai pengalaman mau dipecah jadi dua.
Golkar DIY mengklaim bisa menjaga keutuhan partai dan sampai rekonsiliasi, menarik semua prosedur hukum, kembali kepada kompromi politik dan mereka telah membuktikan hal itu. Alih-alih terpengaruh isu perpecahan, Partai Golkar seluruh Indonesia akan solid, kompak dan satu komando dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024.
Baca Juga: Pemda-BPKP DIY Kolaborasi Realisasikan Program Reformasi Kelurahan
"[Golkar] DIY sudah rapat tadi malam untuk mengambil sikap juga akan diperluas dalam pleno dengan kabupaten kota hari ini," bebernya.
Keban menambahkan, Golkar DIY sebenarnya sudah mengendus lama terkait mundurnya Airlangga. Mereka meyakini keputusan tersebut tidak mendadak karena Golkar merupakan salah satu partai tertua di Indonesia dan mengetahui dinamika politik di Indonesia.
Karenanya alih-alih terpengaruh keputusan Airlangga, Golkar tetap akan menjaga basis kekuatan kebangsaan secara baik. Dinamika politik yang beragam ini pun harus dikelola dengan baik.
"Sehingga kita tidak mau membuat ribut tapi kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang artinya berdampak pada mundurnya ketua umum," tukasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Mundurnya Airlangga Hartarto Bakal Pengaruhi Proses Pilkada? Ini Kata Ketua DPD Golkar Gunungkidul
-
Sabdodadi Sandang Status Desa Mandiri Budaya, Bupati Bantul Minta Masyarakatnya Lebih Berkualitas
-
PHK Massal Marak di Jogja, 37 Perusahaan Putus Kontrak Pekerja
-
Sempat Kabur, Terpidana Kasus Penipuan Haji Ditangkap Kejati DIY: DPO Lagi Santai di Rumah
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik