Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 20 Agustus 2024 | 20:21 WIB
Eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat ditemui di rumahnya, Sleman, DIY, Selasa (20/8/2024). [Suarajogja.id/Hiskia]

SuaraJogja.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bicara peluang partainya dalam menyongsong Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengubah konstelasi politik.

"Ya kita akan merespons pasti, kita punya kandidat sebenarnya cukup banyak tapi dengan konstelasi sampai dengan kemarin [sebelum putusan MK] desainnya sepertinya akan dilawankan dengan kotak kosong," kata Ganjar ditemui di kediamannya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Selasa (20/8/2024).

Dalam kesempatan ini Ganjar menyinggung soal adanya calon perseorangan atau independen yang diduga mencatut nomor induk kependudukan (NIK) warga. Menurutnya hal tersebut penting untuk diperiksa lebih lanjut dan dibuka secara gamblang.

"Rasanya penting untuk dibuka sehingga demokrasi akan bisa berjalan dengan baik dan tentu saja anasir-anasir negatif dalam Pilkada nanti tidak akan muncul," ujarnya.

Baca Juga: Jalan Kaesang Maju Pilkada Kandas, Ganjar Justru Berikan Pesan KPU untuk Segera Bersiap

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mengembalikan demokrasi. Walaupun sudah sejak awal, kata Ganjar, PDI Perjuangan selalu siap dengan skenario apapun.

"Saya kira ini momentum untuk mengembalikan demokrasi untuk siapapun yang menyelanggarakan dan siapapun yang bertanggungjawab pada proses politik ini," imbuhnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak ambil pusing ketika belum ada putusan MK. Ganjar menegaskan pihaknya akan selalu bersama rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

"Kalau anda melihat sebelum putusan MK mungkin kita enggak bisa mengajukan, ya enggak papa, wong enggak memenuhi syarat enggak bisa mengajukan [kandidat] kita terima, kita enggak perlu merengek soal itu, toh enggak ada sanksi kan, enggak ada sanksi bahwa partai harus mengajukan," tuturnya.

"Ya kita bersama rakyatlah, bagaiamana cara menjalankan pemerintahan, kita punya DPRD, DPRD bisa melakukan kontrol-kontrol, fungsi-fungsi yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat, itu aja sebenarnya," sambungnya.

Baca Juga: Tanpa Kursi DPRD, Partai Bisa Usung Calon Kepala Daerah: Ganjar Sebut Peta Politik Bisa Berubah

Termasuk dengan potensi bekerja sama dengan sejumlah partai politik lain. Kemungkinan itu masih akan sangat terbuka di beberapa daerah.

Load More