SuaraJogja.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan forum komunikasi publik bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik Wujudkan Pelaksanaan APBN Berkualitas dan Tercapainya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan" dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta di Sleman, Rabu, mengatakan forum komunikasi ini bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.
"Peran penting DJPb sebagai bendahara negara, serta regional chief economist (RCE) dan financial advisor (FA) yang tak hanya mengawal pelaksanaan APBN, tetapi juga mengevaluasi dan menganalisis apakah realisasi APBN itu berkualitas, terutama di daerah," kata Agung.
Ia mengatakan tiga fungsi yang sering disebut Trefa itu merupakan upaya mengawal pelaksanaan APBN di regional DIY agar efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
"Dukungan fiskal APBN 2024 untuk bidang prioritas di DIY meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pelaksanaan pemilu. Demikian juga alokasi belanja kementerian/lembaga di 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi," kata Agung.
Selain itu, Agung mengatakan FKP ini menjadi sarana bagi Kanwil DJPb DIY untuk mengukur hasil kerjanya apakah sudah berkualitas dan sesuai dengan harapan serta keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan terkait.
Dia berharap unsur-unsur yang diundang dalam acara ini mampu memberikan masukan serta pandangan baru mengenai pelaksanaan APBN di daerah, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.
"Melalui FKP ini, kami ingin menangkap keinginan, harapan dan kebutuhan dari pemangku kepentingan terkait atas tugas-tugas dan output kami untuk memastikan hasil kerja kami berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat serta pemangku kepentingan kami," katanya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat rencana aksi tindak lanjut masukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan peran Kanwil DJPb DIY mewujudkan pelaksanaan APBN berkualitas dan tercapainya transformasi ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga: Satgas KTR Kulon Progo Bakal Tutup Display Rokok di Warung dan Swalayan
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
-
Drama Narkotika Lintas Provinsi di Sleman: Dari Bus Malam, Reuni Lapas, hingga Pil 'Y' Ribuan Butir
-
Waktu Magrib di Jogja Hari Ini 20 Februari 2026: Jangan Sampai Salah Jadwal Buka Puasa!
-
BRI Paparkan 5 Fakta Kredit 2025, DPK Tumbuh 11,4% YoY
-
Yogyakarta Marriott Hotel Hadirkan Symphony of Spice, Sajian Iftar Khas Melayu hingga Grill Premium