SuaraJogja.id - Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona menilai gelombang protes atau aksi massa di berbagai daerah tidak hanya gerakan reaksional saja. Melainkan akumulasi kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak demokratis.
"Sebenarnya ini merupakan akumulasi dari protes-protes sebelumnya terkait dengan cara penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis, tidak partisipatif, dan tidak transparan," kata Yance, Selasa (28/8/2024).
Menurut Yance, aksi protes dan kritik itu adalah ungkapan atau respons kemarahan dari masyarakat. Hal tersebut, kata dia merupakan tindakan yang sangatlah wajar.
Apalagi jika melihat tuntutan aksi dalam beberapa waktu terakhir. Terkhusus mengenai Revisi UU Pilkada yang belum lama ini diwacanakan padahal sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: 129 Juta Orang Indonesia Terjerat Pinjol, Ini Tips Aman dari Pakar UGM
Dari sana terlihat DPR yang secara terang-terangan mengabaikan MK dan berusaha mengubah putusan MK. Padahal sudah seharusnya putusan itu final dan mengikat.
Selain itu, Yance juga menyatakan bahwa pergerakan yang terjadi di lapangan merupakan sebuah pergerakan yang organik. Pasalnya masyarakat sudah jenuh dan muak dengan praktek politik yang tidak demokratis ini.
Sehingga salah satu upaya yang kemudian dilakukan yakni dengan melangsungkan protes atau unjuk rasa turun ke jalan. Menyampaikan berbagai keresahan, kritik kepada pemerintahan.
"Pergerakan yang terjadi kemarin merupakan sebuah pergerakan yang organik karena orang sudah jenuh dan muak dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan apalagi dengan politik dinasti. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks putusan MK dan Revisi UU Pilkada itu berkelindan," tuturnya.
Yance menilai tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sudah mulai menurun. Bahkan ketika revisi UU Pilkada akhirnya batal dilaksanakan.
Yance mengatakan aksi berujung pembatalan RUU Pilkada itu memberikan rakyat secercah harapan. Hal ini bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan kecil dari berbagai pertarungan yang terjadi dalam mempertahankan sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia.
Berita Terkait
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
Teror terhadap Media: Alarm Keras bagi Kebebasan Pers di Indonesia
-
Represi Aparat dan Hilangnya Ruang Demokrasi: Akankah Sejarah Berulang?
-
Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers: Mungkinkah?
-
RUU TNI Disahkan, Masyarakat Sipil Bisa Apa?
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
-
Kronologi Pemerkosaan Jurnalis Juwita Sebelum Dibunuh, Terduga Pelaku Anggota TNI AL
-
Mees Hilgers Dituduh Pura-pura Cedera, Pengamat Pasang Badan
-
Anthony Elanga, Sang Mantan Hancurkan Manchester United
-
BREAKING NEWS! Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik