SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memastikan semua peserta Pilkada tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas negara. Hal ini kembali ditekankan menyusul dua calon bupati dan wakil bupati Sleman saat ini berstatus sebagai petahana.
"Jadi semua peserta pilkada dilarang untuk menggunakan fasilitas milik pemerintah kecuali memang ada izinnya seperti itu," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi kepada awak media, Selasa (24/9/2024).
Saat ini, KPU Sleman juga tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terkait dengan larangan yang ada. Termasuk lokasi yang nantinya dilarang untuk dilakukan kampanye pasangan calon.
"Jadi kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi-lokasi yang dilarang," ujarnya.
Pada kesempatan ini, KPU Sleman secara resmi mendeklarasikan kampanye damai untuk Pilkada 2024. Deklarasi itu dilakukan pada Selasa (24/9/2024).
Deklarasi damai tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Sleman 2024, anggota partai politik peserta pemilu, Bawaslu Sleman, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat lain.
Deklarasi damai ini turut ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta tim pemenangan. Diharapkan Baehaqi, deklarasi damai ini benar-benar dilaksanakan dalam kontestasi mendatang.
Sementara itu, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman yakni Kustini Sri Purnomo dan Sukamto serta Harda Kiswaya dan Danang Maharsa sepakat untuk melakukan kampanye damai. Mereka turut berkomitmen menjaga kedamaian situasi di Bumi Sembada selama Pilkada.
Calon Bupati nomor urut 1, Kustini berharap semua elemen masyarakat dapat bersinergi mewujudkan kedamaian selama Pilkada 2024. Menurutnya berbeda pilihan bukan alasan untuk saling membenci.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Minta Pegawai Penerima Upah APBD Netral di Pilkada
"Ya kita berharap warga Sleman damai sentosa mari kita pilih pilihan yang cocok dengan hati nurani kita. Jadi tidak ada gesekan karena semua punya hak untuk memilih, damai, sentosa, Sleman adalah rumah bersama. Mari kita cari pemimpin sesuai hati nurani," kata Kustini.
Senada, Calon Bupati nomor urut 2, Harda sepakat dengan aturan yang telah ada. Menurutnya contoh sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sudah harus bisa digambarkan sejak proses awal kontestasi ini dengan menjaga perdamaian.
"Kami suka perdamaian. Sehingga apapun karena saya sikapi pemimpin daerah bupati itu suatu lambang pelindung pengayom, sehingga kita meraihnya dengan cara yang baik sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Siap kita laksanakan," ujar Harda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Rekam Jejak Praka Farizal: Sukses di Papua Hingga Lolos Seleksi Ketat Penugasan Lebanon
-
Momentum Earth Hour, BRI Perkuat Komitmen Keberlanjutan Lewat Aksi Nyata
-
Kampung Koboi Tugu Selatan, Inovasi Wisata Desa Berbasis Potensi Lokal dalam Program Desa BRILiaN
-
Jeritan Pilu Buruh di Jogja: dari Tiga Bulan Tak Digaji, Terjerat Pinjol, hingga BPJS Mati
-
Rencana Kepulangan Praka Farizal yang Tak Terwujud, Sang Ibunda Akui Sudah Terima Jadwal Penerbangan