SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memastikan semua peserta Pilkada tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas negara. Hal ini kembali ditekankan menyusul dua calon bupati dan wakil bupati Sleman saat ini berstatus sebagai petahana.
"Jadi semua peserta pilkada dilarang untuk menggunakan fasilitas milik pemerintah kecuali memang ada izinnya seperti itu," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi kepada awak media, Selasa (24/9/2024).
Saat ini, KPU Sleman juga tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terkait dengan larangan yang ada. Termasuk lokasi yang nantinya dilarang untuk dilakukan kampanye pasangan calon.
"Jadi kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi-lokasi yang dilarang," ujarnya.
Pada kesempatan ini, KPU Sleman secara resmi mendeklarasikan kampanye damai untuk Pilkada 2024. Deklarasi itu dilakukan pada Selasa (24/9/2024).
Deklarasi damai tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Sleman 2024, anggota partai politik peserta pemilu, Bawaslu Sleman, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat lain.
Deklarasi damai ini turut ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta tim pemenangan. Diharapkan Baehaqi, deklarasi damai ini benar-benar dilaksanakan dalam kontestasi mendatang.
Sementara itu, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman yakni Kustini Sri Purnomo dan Sukamto serta Harda Kiswaya dan Danang Maharsa sepakat untuk melakukan kampanye damai. Mereka turut berkomitmen menjaga kedamaian situasi di Bumi Sembada selama Pilkada.
Calon Bupati nomor urut 1, Kustini berharap semua elemen masyarakat dapat bersinergi mewujudkan kedamaian selama Pilkada 2024. Menurutnya berbeda pilihan bukan alasan untuk saling membenci.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Minta Pegawai Penerima Upah APBD Netral di Pilkada
"Ya kita berharap warga Sleman damai sentosa mari kita pilih pilihan yang cocok dengan hati nurani kita. Jadi tidak ada gesekan karena semua punya hak untuk memilih, damai, sentosa, Sleman adalah rumah bersama. Mari kita cari pemimpin sesuai hati nurani," kata Kustini.
Senada, Calon Bupati nomor urut 2, Harda sepakat dengan aturan yang telah ada. Menurutnya contoh sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sudah harus bisa digambarkan sejak proses awal kontestasi ini dengan menjaga perdamaian.
"Kami suka perdamaian. Sehingga apapun karena saya sikapi pemimpin daerah bupati itu suatu lambang pelindung pengayom, sehingga kita meraihnya dengan cara yang baik sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Siap kita laksanakan," ujar Harda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Belanja Kesehatan RI Makin Cekak, BPJS Tak Merata, Rumah Sakit Terancam Kolaps
-
Tampil dengan Desain Baru, BRI Kartu Kredit Touch Tawarkan Pengalaman Transaksi Lebih Fleksibel
-
Diikuti 15 Negara, Jogja International Heritage Walk 2026 Usung Kolaborasi Alam dan Budaya
-
Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah
-
Rawan Konflik Kepentingan, JPW Minta Polisi Tak Dilibatkan dalam TGPF UGM