SuaraJogja.id - Front Masyarakat Madani (FMM) mengadukan dugaan ketidaknetralan perangkat desa dan ASN jelang Pilkada Sleman. Setidaknya ada empat kepala desa atau lurah yang dilaporkan terlibat aksi mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Ketua Front Masyarakat Madani (FMM) Waljito, menuturkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 2024 kemarin di sebuah restoran di Jalan Magelang. Saat itu para lurah disinyalir mengikuti deklarasi dukungan salah satu paslon di Sleman.
"Kejadian beberapa saat lalu beberapa Lurah perangkat desa melakukan deklarasi nyata-nyata secara terbuka dan bisa dilihat di media massa berapa ASN juga," kata Waljito, ditemui di Kantor Bawaslu Sleman, Senin (14/10/2024).
"Pelanggarannya adalah bahwa di tanggal 7 Oktober 2024 ini salah satu paslon itu melakukan deklarasi dan juga foto bersama yang tertangkap kamera. Padahal mereka adalah merupakan lurah. Ada empat lurah," imbuhnya.
Padahal, disampaikan Waljito, sudah ada aturan tentang keterlibatan perangkat desa dalam gelaran pemilihan umum. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Dengan temuan dugaan tidak netral tersebut, Waljito bilang Bawaslu Sleman harus bertindak tegas. Sehingga kemudian bisa dilanjutkan untuk penegakan aturan lainnya.
"Bawaslu harus tegas karena pintu pembuka untuk masuk ke gakkumdu untuk proses selanjutnya dari Bawaslu. Sehingga bawaslu harus tegas bahwa, harus berani untuk melakukan penegakan terkait dengan aturan yang ada," ucapnya.
Diharapkan Wqljito, Bawaslu tidak masuk angin dan punya nyali untuk merespons dugaan pelanggaran Pilkada itu. Jika dibiarkan maka kejadian itu dapat berpengaruh pada kualitas calon pemimpin yang ada.
"Apakah ini harus dibiarkan, kalau dibiarkan maka kanan dan kiri akan melakukan pelanggaran terus dan kalau itu terjadi maka saya yakin kualitas demokrasi proses kontestasi Pilkada di Kabupaten Sleman akan menjadi tidak baik dan akan berpotensi konflik," tegasnya
Sementara itu, Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sleman Dwi Febrianto menyatakan sudah menerima laporan dari FMM tersebut. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikam aduan tersebut kepada pimpinan.
Baca Juga: Sleman Catat 5,95 Juta Wisatawan selama September, Candi dan Museum jadi Pilihan Utama
"Apa-apa yang disampaikan dalam forum (Front) Masyarakat Madani tadi sudah kita catat dan kita rekam dan ada notulensinya, untuk segera kita sampaikan ke ketua dan anggota Bawaslu Sleman untuk segera menyikapi," tandas Dwi.
Berita Terkait
-
Truk Bergambar Paslon Dipakai Kirim Bansos, Tim Hukum Untoro-Wahyudi Akan Berkoordinasi dengan Bawaslu
-
Restoran Jadi Tulang Punggung! PAD Pariwisata Sleman Tembus Rp283 Miliar
-
Gerindra Totalitas Menangkan Sutrisna-Sumanto, Mas Marrel: Gunungkidul Jadi Prioritas
-
Dua Remaja di Sleman Disabet Gesper Geng Motor, Luka Parah di Punggung dan Kepala
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Bantul Optimis Swasembada Beras 2025: Panen Melimpah Ruah, Stok Aman Hingga Akhir Tahun
-
Sampah Menggunung: Jogja Kembali 'Numpang' Piyungan, Kapan Mandiri?
-
Terjebak dalam Pekerjaan? Ini Alasan Fenomena 'Job Hugging' Marak di Indonesia
-
Revolusi Pilah Sampah di Yogyakarta Dimulai: Ribuan Ember Disebar, Ini Kata Wali Kota
-
Dua Bulan Berlalu, Kasus Makam Diplomat Diacak-acak 'Ngambang', JPW Desak Polisi Tindaklanjuti