SuaraJogja.id - Front Masyarakat Madani (FMM) mengadukan dugaan ketidaknetralan perangkat desa dan ASN jelang Pilkada Sleman. Setidaknya ada empat kepala desa atau lurah yang dilaporkan terlibat aksi mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Ketua Front Masyarakat Madani (FMM) Waljito, menuturkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 2024 kemarin di sebuah restoran di Jalan Magelang. Saat itu para lurah disinyalir mengikuti deklarasi dukungan salah satu paslon di Sleman.
"Kejadian beberapa saat lalu beberapa Lurah perangkat desa melakukan deklarasi nyata-nyata secara terbuka dan bisa dilihat di media massa berapa ASN juga," kata Waljito, ditemui di Kantor Bawaslu Sleman, Senin (14/10/2024).
"Pelanggarannya adalah bahwa di tanggal 7 Oktober 2024 ini salah satu paslon itu melakukan deklarasi dan juga foto bersama yang tertangkap kamera. Padahal mereka adalah merupakan lurah. Ada empat lurah," imbuhnya.
Padahal, disampaikan Waljito, sudah ada aturan tentang keterlibatan perangkat desa dalam gelaran pemilihan umum. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Dengan temuan dugaan tidak netral tersebut, Waljito bilang Bawaslu Sleman harus bertindak tegas. Sehingga kemudian bisa dilanjutkan untuk penegakan aturan lainnya.
"Bawaslu harus tegas karena pintu pembuka untuk masuk ke gakkumdu untuk proses selanjutnya dari Bawaslu. Sehingga bawaslu harus tegas bahwa, harus berani untuk melakukan penegakan terkait dengan aturan yang ada," ucapnya.
Diharapkan Wqljito, Bawaslu tidak masuk angin dan punya nyali untuk merespons dugaan pelanggaran Pilkada itu. Jika dibiarkan maka kejadian itu dapat berpengaruh pada kualitas calon pemimpin yang ada.
"Apakah ini harus dibiarkan, kalau dibiarkan maka kanan dan kiri akan melakukan pelanggaran terus dan kalau itu terjadi maka saya yakin kualitas demokrasi proses kontestasi Pilkada di Kabupaten Sleman akan menjadi tidak baik dan akan berpotensi konflik," tegasnya
Sementara itu, Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sleman Dwi Febrianto menyatakan sudah menerima laporan dari FMM tersebut. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikam aduan tersebut kepada pimpinan.
Baca Juga: Sleman Catat 5,95 Juta Wisatawan selama September, Candi dan Museum jadi Pilihan Utama
"Apa-apa yang disampaikan dalam forum (Front) Masyarakat Madani tadi sudah kita catat dan kita rekam dan ada notulensinya, untuk segera kita sampaikan ke ketua dan anggota Bawaslu Sleman untuk segera menyikapi," tandas Dwi.
Berita Terkait
-
Truk Bergambar Paslon Dipakai Kirim Bansos, Tim Hukum Untoro-Wahyudi Akan Berkoordinasi dengan Bawaslu
-
Restoran Jadi Tulang Punggung! PAD Pariwisata Sleman Tembus Rp283 Miliar
-
Gerindra Totalitas Menangkan Sutrisna-Sumanto, Mas Marrel: Gunungkidul Jadi Prioritas
-
Dua Remaja di Sleman Disabet Gesper Geng Motor, Luka Parah di Punggung dan Kepala
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029