Selain untuk memperoleh informasi yang komprehensif, diskusi ini sangat bermanfaat bagi penetapan kebijakan yang lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Poin penting yang perlu dicatat antara lain perlunya komitmen pada level pemerintahan yang lebih tinggi pada wilayah yang masih mengalami kenaikan tingkat prevalensi stunting untuk melakukan evaluasi dan asistensi terhadap program intervensi prevalensi stunting.
Dia mengatakan cerita sukses mengenai kebijakan daerah yang berhasil menekan prevalensi stunting juga perlu diduplikasi oleh wilayah lain. Sejalan dengan strategi-strategi tersebut, aktivasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke level kalurahan termasuk dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak penanganan stunting di level terkecil yaitu kalurahan dan keluarga perlu terus digiatkan.
"Mereka harus dioptimalkan dalam percepatan penurunan stunting," katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta menyampaikan tingkat prevalensi stunting di DIY periode 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian 2023 sebesar 18 persen. Sedangkan target prevalensi stunting di DIY dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada level 14 persen.
Baca Juga: Fambi Mait Teme, Pameran Foto Mengajak Publik Menyelami Solusi Konkret Krisis Lingkungan
“Dukungan fiskal untuk menurunkan prevalensi stunting di DIY sampai dengan akhir September 2024 mencapai Rp43 miliar yang berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan dana desa. Alokasi anggaran ini untuk menghasilkan output antara lain berupa 3.840 sambungan air minum untuk rumah tangga, 36 desa aman pangan, 250 hektare kawasan padi kaya gizi, pos kesehatan desa, makanan tambahan serta PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa,” kata Agung.
Ia mengatakan beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain masih rendahnya alokasi dana stunting dibandingkan pagu total walaupun telah meningkat lebih dari 224 persen dibandingkan tahun 2023.
"Demikian juga program intervensi yang dijalankan di K/L dirasa masih belum menyasar intervensi sensitif yang berdampak langsung ke masyarakat terdampak stunting," katanya.
Berita Terkait
-
Daop 6 Yogyakarta Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran Gunakan Kereta pada Minggu H+6
-
Penurunan Harga BBM: Strategi Pertamina atau Sekadar Pengalihan Isu?
-
Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2025, Lengkap dengan Cara Belinya Lewat Online!
-
Stasiun Jogja Diserbu Pemudik: Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi Besok!
-
Peringatan Dini Tsunami di Underpass Bandara YIA, BNPB: Supaya Masyarakat Waspada, Bukan Menakuti
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
Terkini
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil
-
Tiga Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, Satu Masih Hilang
-
Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika
-
Diserbu 110 Ribu Penumpang Selama Libur Lebaran, Tiket 50 Perjalanan KA YIA Ludes
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo