Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora
Selasa, 15 Oktober 2024 | 20:40 WIB
Ilustrasi seorang anak diperiksa di posyandu. [Istimewa]

SuaraJogja.id - Perwakilan BKKBN DIY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kepala BKKBN DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) menekankan pentingnya kolaborasi untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Saat ini, Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di DIY, dengan masing-masing 22,2 persen, 21,2 persen, dan 20,5 persen. Iqbal juga menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik, seperti kampanye konsumsi garam beryodium, ASI eksklusif, dan imunisasi.

Selain itu, intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Tri Angga Sigit, Analis Perbendaharaan Negara DIY, menyebut bahwa pada tahun 2022, DIY memiliki 6,45 persen bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6 persen.

Baca Juga: DJPb DIY: Realisasi APBN Turunkan Stunting Mencapai Rp16,53 Miliar

"Kabupaten Gunungkidul juga mencatat ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) tertinggi sebesar 16,3 persen," ujar Tri Angga Sigit, Selasa (15/10/2024).

Salah satu tantangan dalam penurunan stunting adalah pengelolaan anggaran, data, serta koordinasi di tingkat daerah. Berdasarkan uji regresi, peningkatan IPM sebesar 1 persen berpotensi menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,6 persen.

Oleh karena itu, penting bagi wilayah dengan prevalensi stunting tinggi untuk terus mengevaluasi program yang ada dan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga ke tingkat kalurahan.

Agung Yulianta, Kepala Kanwil DJPb DIY, menambahkan bahwa target penurunan stunting DIY dalam RPJMN 2020-2024 adalah 14 persen. Dukungan fiskal hingga September 2024 mencapai Rp43 miliar, yang dialokasikan untuk berbagai program seperti penyediaan air bersih, desa aman pangan, dan peningkatan kawasan pertanian bergizi. Namun, alokasi dana untuk penanganan stunting masih dirasa kurang, meskipun telah meningkat lebih dari 224 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui strategi-strategi ini, diharapkan prevalensi stunting di DIY dapat ditekan sesuai target yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Kelurahan Selopamioro Terdapat Kasus Stunting Tertinggi, Ini yang Dilakukan Dinkes Bantul

Load More