SuaraJogja.id - Indonesia sejak lima bulan terakhir tengah menghadapi deflasi. Pelemahan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk UMKM.
Padahal selama ini UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan saat pandemi ataupun krisis keuangan melanda negara ini.
"Kalau pas sepi yang pesan rajut, saya ngojek," ujar salah satu pelaku UMKM kerajinan rajut dari Bantul, Supartini dikutip Sabtu (19/10/2024).
Menurut warga Sewon yang sempat mengalami kecelakaan tersebut, dia saat ini harus menghidupi lima orang karyawan yang kesemuanya merupakan kaum disabilitas. Mereka menggantungkan diri pada pesanan konsumen yang tidak selalu datang setiap hari.
Sementara omzet tiap bulan dari merajut juga tidak tentu. Akibatnya mereka tidak berani membuat kerajinan rajut bila tak ada orderan karena biaya produksi yang cukup tinggi. Untungnya dia sempat mendapatkan pinjaman modal dalam program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).
"Ya diharapkan semakin banyak bantuan bagi UMKM seperti kami agar tetap bisa bertahan," ujarnya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta mengungkapkan di tengah tekanan deflasi yang mulai dirasakan kalangan menengah, berbagai upaya terus dilakukan untuk membantu UMKM.
"Jadi pemerintah mendorong daya beli masyarakat selain program pembiayaan UMKM," ujarnya.
Upaya mendorong daya beli masyarakat ini, lanjut agung dlakukan melalui program bantuan sosial yang terintegrasi. Diantaranya Bantuan Pangan Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan.
Baca Juga: Cekcok di Kamar Kos Pacar Berujung Penganiayaan, Pria Ini Ditahan Polisi
Program bansos tersebut tahun ini akan dilakukan. Bahkan akan terus berlanjut hingga tahun depan.
"Walaupun harapannya penerima bansos itu makin sedikit, tapi bukan berati tidak ada. Tapi kategori masyarakat penerima bansos yang berkurang karena sudah naik kelas," ujarnya.
Bagi UMKM, lanjut Agung, program Kebijakan Pembiayaan Berbasis Nasional (KPBN) yang mencakup tiga elemen utama yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan juga terus dilaksanakan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi perekonomian masyarakat.
"Nah pembiayaan ini adalah satu elemen support kolaborasi dengan kebijakan lain, yaitu bansos untuk daya beli masyarakat. Saya yakin angka konsumsi masyarakat bisa terjaga," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Axioo Hadir di Agres Karnaval Gadget 2026 Yogyakarta dengan Aktivitas AI dan Gaming
-
Tak Sekadar Pamer Produk, ADVAN Ajak Pengunjung Karnaval Gadget Jogja Coba Langsung
-
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Akademisi: Kewenangan Besar Tanpa Pengawasan Bisa Jadi Bumerang
-
Tragedi Drag Race Jadi Alarm, IMI Sebut Tak Semua Daerah Punya Venue Layak
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran