SuaraJogja.id - Indonesia sejak lima bulan terakhir tengah menghadapi deflasi. Pelemahan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk UMKM.
Padahal selama ini UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan saat pandemi ataupun krisis keuangan melanda negara ini.
"Kalau pas sepi yang pesan rajut, saya ngojek," ujar salah satu pelaku UMKM kerajinan rajut dari Bantul, Supartini dikutip Sabtu (19/10/2024).
Menurut warga Sewon yang sempat mengalami kecelakaan tersebut, dia saat ini harus menghidupi lima orang karyawan yang kesemuanya merupakan kaum disabilitas. Mereka menggantungkan diri pada pesanan konsumen yang tidak selalu datang setiap hari.
Baca Juga: Cekcok di Kamar Kos Pacar Berujung Penganiayaan, Pria Ini Ditahan Polisi
Sementara omzet tiap bulan dari merajut juga tidak tentu. Akibatnya mereka tidak berani membuat kerajinan rajut bila tak ada orderan karena biaya produksi yang cukup tinggi. Untungnya dia sempat mendapatkan pinjaman modal dalam program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).
"Ya diharapkan semakin banyak bantuan bagi UMKM seperti kami agar tetap bisa bertahan," ujarnya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta mengungkapkan di tengah tekanan deflasi yang mulai dirasakan kalangan menengah, berbagai upaya terus dilakukan untuk membantu UMKM.
"Jadi pemerintah mendorong daya beli masyarakat selain program pembiayaan UMKM," ujarnya.
Upaya mendorong daya beli masyarakat ini, lanjut agung dlakukan melalui program bantuan sosial yang terintegrasi. Diantaranya Bantuan Pangan Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan.
Baca Juga: Tak Ingin Terulang, Bawaslu Bantul Lakukan Pengawasan Melekat Terhadap Distribusi Bantuan Beras
Program bansos tersebut tahun ini akan dilakukan. Bahkan akan terus berlanjut hingga tahun depan.
"Walaupun harapannya penerima bansos itu makin sedikit, tapi bukan berati tidak ada. Tapi kategori masyarakat penerima bansos yang berkurang karena sudah naik kelas," ujarnya.
Bagi UMKM, lanjut Agung, program Kebijakan Pembiayaan Berbasis Nasional (KPBN) yang mencakup tiga elemen utama yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan juga terus dilaksanakan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi perekonomian masyarakat.
"Nah pembiayaan ini adalah satu elemen support kolaborasi dengan kebijakan lain, yaitu bansos untuk daya beli masyarakat. Saya yakin angka konsumsi masyarakat bisa terjaga," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Rawan Tak Tepat Sasaran, Kebijakan Hapus Buku Kredit UMKM Butuh Kajian Lagi
-
Kategori UMKM yang Tak Bisa Ajukan Penghapusan Utang dari Pemerintah
-
LPDB-KUMKM Tetap Komitmen Optimalkan Pengelolaan Piutang Negara
-
Dari Nol Hingga Go International, Kisah UMKM Didukung Rumah BUMN BRI
-
Pakar Keuangan Soroti Penghapusan Utang UMKM, Perlu Ada Batasan dan Antisipasi Moral Hazard
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan