SuaraJogja.id - Indonesia sejak lima bulan terakhir tengah menghadapi deflasi. Pelemahan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk UMKM.
Padahal selama ini UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan saat pandemi ataupun krisis keuangan melanda negara ini.
"Kalau pas sepi yang pesan rajut, saya ngojek," ujar salah satu pelaku UMKM kerajinan rajut dari Bantul, Supartini dikutip Sabtu (19/10/2024).
Menurut warga Sewon yang sempat mengalami kecelakaan tersebut, dia saat ini harus menghidupi lima orang karyawan yang kesemuanya merupakan kaum disabilitas. Mereka menggantungkan diri pada pesanan konsumen yang tidak selalu datang setiap hari.
Sementara omzet tiap bulan dari merajut juga tidak tentu. Akibatnya mereka tidak berani membuat kerajinan rajut bila tak ada orderan karena biaya produksi yang cukup tinggi. Untungnya dia sempat mendapatkan pinjaman modal dalam program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).
"Ya diharapkan semakin banyak bantuan bagi UMKM seperti kami agar tetap bisa bertahan," ujarnya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta mengungkapkan di tengah tekanan deflasi yang mulai dirasakan kalangan menengah, berbagai upaya terus dilakukan untuk membantu UMKM.
"Jadi pemerintah mendorong daya beli masyarakat selain program pembiayaan UMKM," ujarnya.
Upaya mendorong daya beli masyarakat ini, lanjut agung dlakukan melalui program bantuan sosial yang terintegrasi. Diantaranya Bantuan Pangan Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan.
Baca Juga: Cekcok di Kamar Kos Pacar Berujung Penganiayaan, Pria Ini Ditahan Polisi
Program bansos tersebut tahun ini akan dilakukan. Bahkan akan terus berlanjut hingga tahun depan.
"Walaupun harapannya penerima bansos itu makin sedikit, tapi bukan berati tidak ada. Tapi kategori masyarakat penerima bansos yang berkurang karena sudah naik kelas," ujarnya.
Bagi UMKM, lanjut Agung, program Kebijakan Pembiayaan Berbasis Nasional (KPBN) yang mencakup tiga elemen utama yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan juga terus dilaksanakan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi perekonomian masyarakat.
"Nah pembiayaan ini adalah satu elemen support kolaborasi dengan kebijakan lain, yaitu bansos untuk daya beli masyarakat. Saya yakin angka konsumsi masyarakat bisa terjaga," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
BRI Group Borong 4 Penghargaan Internasional Alpha Southeast Asia, Perkuat Posisi Pemimpin ESG
-
Prambanan Shiva Festival: Ketika 1.008 Dipa Menyatukan Spiritualitas, Budaya, dan Pariwisata Global
-
Siaga di Parangtritis, SAR Antisipasi Lonjakan Wisawatan Padusan Jelang Ramadan 2026
-
Prioritaskan Pedagang dari Warga Lokal, Ratusan Lapak Siap Meriahkan Kampung Ramadan Jogokariyan
-
37 Ribu Penonton Hadiri IHR Jateng Derby 2026, Musisi Ndarboy Kaget Karena Dua Hal Ini