Menlu RI Diberikan Tiga Wamen, Pakar UGM: Mungkin Tidak Yakin Sama Menterinya

SuaraJogja.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga wakil menteri luar negeri. Tiga wamen itu akan mendampingi Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri yang sekarang menggantikan Retno Marsudi. 

Tiga Wamenlu itu adalah Anis Matta yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora, Duta Besar RI untuk PBB Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno. 

Dari ketiga nama wamen itu, ada dua yang memiliki latar belakang diplomat. Bahkan Menlu Sugiono sendiri diketahui menjadi sosok Menlu RI pertama yang bukan berasal dari diplomat karir sejak 2001 silam.

Pengamat Kebijakan Luar Negeri Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agus Salim mengaku heran dengan pemberian tiga pos wamen untuk Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, satu wamen saja sudah cukup untuk menjalankan diplomasi kenegaraan. 

Baca Juga: Guru Besar UGM: Pemerintah Jangan Asal Impor Soal Program Susu Gratis, Maksimalkan Upaya Kemandirian Susu Nasional

"Saya juga enggak tahu kenapa sampai tiga (wamen) begitu, mungkin karena tidak yakin sama menterinya juga," ucap Dafri saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).

"Ya cukup satu saja mungkin dan lalu staf-staf ahlinya itu diperkuat. Ada banyak itu ahli hukum laut, hukum internasional, HAM dan banyak lagi," sambungnya.

Dia menilai ada banyak jalur yang bisa digunakan terkait dengan urusan diplomasi. Misalnya saja dengan menggunakan tokoh-tokoh organisasi masyarakat.

"Kan diplomasi itu ada banyak track. Jadi bisa saja kita menggunakan tokoh-tokoh ormas, seperti Muhammadiyah atau apa, atau tokoh yang lain yang dianggap mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh di timur tengah," tuturnya.

Apalagi ada banyak kasus Indonesia berhasil melakukan diplomasi ke negara-negara luar dengan menggunakan jalur-jalur tersebut.

Baca Juga: 90 Persen Startup Buatan Mahasiswa UGM Bangkrut, Ini Penyebabnya

"Ada banyak kasus kita berhasil menjalankan itu, misalnya kasus Myanmar dulu kita enggak boleh masuk ke sana tapi JK melalui PMI masuk bisa, Muhammadiyah bisa masuk. Jadi tidak harus wamen," ujarnya. 

Pada 100 hari pertama kerja, Dafri bilang, Menlu Sugiono perlu segera untuk duduk bersama dengan seluruh staf Kemenlu. Guna merumuskan apa saja strategi yang harus dilakukan oleh tim tersebut dalam 3-4 bulan ke depan.

"Beliau harus bekerja keras. Padahal kita ada kebutuhan yang mendesak, misalnya menyelesaikan atau ikut membantu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah Gaza atau Myanmar, dan banyak lagi," tandasnya.

"Memang dari sisi Presiden kita harus akui Prabowo lebih mempunyai kapasitas untuk menjalankan diplomasi langsung, dibanding Jokowi. Belum dilantik saja dia sudah pergi kemana-mana sebelum dilantik, tapi terus pembantunya ini perannya apa," imbuhnya.