SuaraJogja.id - Pakar Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, memberi sejumlah catatan kepada kabinet baru khususnya dalam bidang pertahanan. Salah satu yang penting disiapkan yakni terkait dengan ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik.
Bukan hanya sebatas ancaman militer saja yang patut diwaspadai. Melainkan juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi.
"Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional," kata Armaidy, dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
"Filosofi 'seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak' tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan," imbuhnya.
Baca Juga: Soroti Pemecahan Kementerian LHK, Pakar Hukum Lingkungan UGM: Banyak PR Malah Diceraikan
Dijelaskan Armaidy, kawasan Indo-Pasifik yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia itu telah menjadi wilayah strategis. Tak sedikit kekuatan global tang kemudian memperebutkan kawasan itu mengingat sumber daya alam yang melimpah.
Menurut Armaidy, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga. Melainkan turut harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.
Pemerintah baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia. Sebab pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar," ujar dosen Fakultas Filsafat ini.
Tantangan selanjutnya yakni terkait luas wilayah Indonesia yang luas. Sistem pertahanan Indonesia, Armaidy bilang, seharusnya berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara archipelago.
Baca Juga: KLHK Dipecah Jadi Dua Kementerian, Ahli Hukum Lingkungan UGM: Miris
Apalagi dengan belasan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia perlu memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.
Berita Terkait
-
Kapolri Bantah Isu Jurnalis Asing Wajib Punya Surat Keterangan untuk Meliput di Indonesia
-
Tenteng Lady Dior Hadiri Open House di Istana, Selvi Ananda Jadi Sorotan
-
Jokowi-Megawati Belum Terlihat Berlebaran, Analis: Luka Konfliknya Cukup Mendalam, Tak Ada Obatnya
-
Menelisik Kiprah Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan dan Politik Indonesia
-
Lebaran ke Megawati hingga Jokowi, Didit Disebut Jadi Kekuatan 'Soft Politics' Presiden Prabowo
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo
-
Jalur Selatan Alami Lonjakan, Polres Kulon Progo Lakukan Buka Tutup Jalur Utama
-
Okupansi Hotel Anjlok 20 Persen di Momen Lebaran, Permintaan Relaksasi PHRI Tak Digubris Pemerintah
-
Gembira Loka Zoo Hadirkan Zona Cakar, Pengalaman Baru untuk Pengunjung Berjalan Bersama Satwa Buas
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan