SuaraJogja.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan terkait vonis bebas yang diputuskan terhadap Ronald Tannur.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman ikut menanggapi kasus tersebut. Menurutnya kasus dugaan suap oleh hakim dalam perkara Ronald Tannur itu sangat keterlaluan.
Apalagi kasus ini diketahui memang sudah menjadi perhatian dari publik sejak awal. Termasuk saat melihat profil terdakwa Ronald Tannur yang cukup tinggi.
"Memang untuk kasus Ronald Tannur ini sangat keterlaluan, karena kasus ini kan melibatkan pelaku dengan profil yang cukup tinggi dan korbannya juga diperhatikan oleh publik secara luas, ini adalah kasus yang menarik perhatian publik," kata Zaenur saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).
Baca Juga: Wakil Tuhan di Bumi Terjerat Korupsi, Pukat UGM: Gazalba Layak Dihukum Maksimal
"Nah kasus yang menarik perhatian publik itu biasanya para pelaku mafia peradilan jual beli perkara itu kan biasanya pilih-pilih perkara ya, perkara-perkara yang tidak menarik perhatian publik," imbuhnya.
Zaenur menilai tindakan yang dilakukan tiga hakim itu menerima suap adalah bodoh. Terlebih dengan kasus yang memang menarik perhatian publik.
"Nah ini saya lihat bodoh sekali para pelaku ini, istilahnya ini dalam bahasa slengekannya menduiti mencari uang dari kasus yang menarik perhatian publik, itu bodoh sekali ya," tandasnya
"Jadi koruptor pun ada yang bodoh. Ini memang kita masih presumption of innocence ya tapi kalau ini benar, ini bodoh sekali ya, biasanya kalau yang pinter itu mencari kasus-kasus yang sepi dalam tanda kutip tidak menjadi perhatian publik," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Zaenur mengapresiasi kejaksaan yang sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim. Ia menyebut hal itu merupakan satu bentuk kemajuan dalam penegakan hukum anti korupsi.
Baca Juga: PN Sleman Pastikan Tak Ada Hakim Cuti, Persidangan Berjalan Normal
Terlebih ketika institusi di luar KPK dalam hal ini kejaksaan ikut serta di dalam melakukan pembersihan terhadap institusi penegak hukum pada institusi lain. Hal itu penting dilakukan mengingat korupsi di bidang penegakan hukum sudah menjalar hampir di semua lembaga.
Berita Terkait
-
JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
-
Masih Ngehost Acara Dangdut, Sikap Irfan Hakim Saat Diledek Artis Hijrah Tuai Kritikan
-
KPK Bantah Politisasi dan Kriminalisasi terhadap Febri Diansyah: Bukan Bidang Kami
-
Febri Diansyah Diperiksa KPK dalam Kasus Suap PAW DPR, Pemeriksaan Tertunda karena Penyidik Cuti
-
5 Momen Hasto Kristiyanto Selama Jadi Tahanan KPK, Terbaru Tolak Dipindah ke Salemba
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
Terkini
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil
-
Tiga Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, Satu Masih Hilang
-
Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika
-
Diserbu 110 Ribu Penumpang Selama Libur Lebaran, Tiket 50 Perjalanan KA YIA Ludes
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo