SuaraJogja.id - Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat akan membawa sejumlah implikasi penting. Hal itu juga yang sudah perlu disiapkan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi.
Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala menuturkan bahwa kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan orientasi ekonomi yang lebih liberal dari pemerintahan Trump dapat berdampak signifikan bagi Indonesia.
Namun kondisi ini menurut Rochdi akan cukup menjadi angin segar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya dengan terpilihnya Trump akan membuat sedikit longgar mengenai isu pembahasan hak asasi manusia.
"Ini akan ada kelonggaran isu-isu hak asasi manusia terutama di Indonesia karena Amerika tidak akan terlalu care dengan itu sekarang, selama replubikan ada di sana tidak akan terlalu care," kata Rochdi, saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).
"Ya ini catatan saya, beruntunglah Prabowo terus kemudian mereka-mereka yang ingin meng-hijack demokrasi Indonesia mereka punya napas lega, Amerika tidak akan terlalu banyak cuap-cuap," sambungnya.
Di bidang politik dan keamanan, Rochdi memperingatkan bahwa dengan terpilihnya Trump, hubungan Indonesia dengan AS kemungkinan akan semakin dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Terutama dengan intrik persaingan antara AS dengan Cina.
Indonesia, yang selama ini mengklaim sebagai negara yang menerapkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi, akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga netralitas dalam konteks ketegangan AS-China yang semakin memanas.
"Kita kan mengklaim selalu swing ya artinya bebas aktif itu to, tetapi bebas aktif dalam kasus Trump nanti tidak akan banyak bermanfaat karena kita juga harus jelas ini sekarang posisinya harus di mana," tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus siap untuk menentukan langkah strategis yang lebih jelas dalam menyikapi peningkatan ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di bidang ekonomi, Indonesia juga harus bersiap menghadapi potensi perubahan besar.
Baca Juga: Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
Terutama dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-bisnis dari Trump. Salah satu kebijakan yang kemungkinan diteruskan adalah pemotongan pajak di AS, yang akan mendorong perekonomian Negeri Paman Sam semakin menggeliat.
Namun, kebijakan ini bisa membawa dampak negatif bagi Indonesia. Pasalnya dengan meningkatnya investasi di AS, dana yang selama ini mengalir ke Indonesia bisa teralihkan.
"Kalau mengurangi pajak orang semakin gampang berinvestasi, kalau orang semakin berinvestasi biasanya dana itu keluar dari Indonesia. Jadi kita akan melihat harga dollar Amerika akan naik dan itu akan berimplikasi banyak," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pemain Keturunan yang Menunggu Diperkenalkan PSSI usai Mauro Zijlstra
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Usai Kena OTT KPK, Beredar Foto Immanuel Ebenezer Terbaring Dengan Alat Bantu Medis
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Terbukti Tak Ada Hubungan, Kenapa Ridwan Kamil Dulu Kirim Uang Bulanan ke Lisa Mariana?
Pilihan
-
Hasil Super League: Brace Joel Vinicius Bawa Borneo FC Kalahkan Persijap
-
Persib Bandung Siap Hadapi PSIM, Bojan Hodak: Persiapan Kami Bagus
-
5 Fakta Kekalahan Memalukan Manchester City dari Spurs: Rekor 850 Gol Tottenham
-
Rapper Melly Mike Tiba di Riau, Siap Guncang Penutupan Pacu Jalur 2025
-
Hasil Super League: 10 Pemain Persija Jakarta Tahan Malut United 1-1 di JIS
Terkini
-
Kiper PSIM Jadi Pahlawan, Gagalkan Penalti Klok di Detik Akhir, Persib Gagal Raih Poin Penuh
-
Polemik Royalti Lagu: Transparan atau Tidak? Temuan Pakar UGM Bongkar Borok Sistem Distribusi
-
Kuasa Hukum Keluarga Diplomat Arya Daru Tegaskan: 'Tidak Ada Masalah Mental! Keluarga Lebih Tahu!
-
Masa Depan Generasi Jawa Terancam? PKS DIY Siap Perangi Miras Online dan Judi Online
-
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru: Keluarga Bandingkan dengan Kasus Sambo! Ada Apa?