SuaraJogja.id - Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat akan membawa sejumlah implikasi penting. Hal itu juga yang sudah perlu disiapkan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi.
Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala menuturkan bahwa kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan orientasi ekonomi yang lebih liberal dari pemerintahan Trump dapat berdampak signifikan bagi Indonesia.
Namun kondisi ini menurut Rochdi akan cukup menjadi angin segar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya dengan terpilihnya Trump akan membuat sedikit longgar mengenai isu pembahasan hak asasi manusia.
"Ini akan ada kelonggaran isu-isu hak asasi manusia terutama di Indonesia karena Amerika tidak akan terlalu care dengan itu sekarang, selama replubikan ada di sana tidak akan terlalu care," kata Rochdi, saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).
"Ya ini catatan saya, beruntunglah Prabowo terus kemudian mereka-mereka yang ingin meng-hijack demokrasi Indonesia mereka punya napas lega, Amerika tidak akan terlalu banyak cuap-cuap," sambungnya.
Di bidang politik dan keamanan, Rochdi memperingatkan bahwa dengan terpilihnya Trump, hubungan Indonesia dengan AS kemungkinan akan semakin dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Terutama dengan intrik persaingan antara AS dengan Cina.
Indonesia, yang selama ini mengklaim sebagai negara yang menerapkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi, akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga netralitas dalam konteks ketegangan AS-China yang semakin memanas.
"Kita kan mengklaim selalu swing ya artinya bebas aktif itu to, tetapi bebas aktif dalam kasus Trump nanti tidak akan banyak bermanfaat karena kita juga harus jelas ini sekarang posisinya harus di mana," tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus siap untuk menentukan langkah strategis yang lebih jelas dalam menyikapi peningkatan ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di bidang ekonomi, Indonesia juga harus bersiap menghadapi potensi perubahan besar.
Baca Juga: Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
Terutama dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-bisnis dari Trump. Salah satu kebijakan yang kemungkinan diteruskan adalah pemotongan pajak di AS, yang akan mendorong perekonomian Negeri Paman Sam semakin menggeliat.
Namun, kebijakan ini bisa membawa dampak negatif bagi Indonesia. Pasalnya dengan meningkatnya investasi di AS, dana yang selama ini mengalir ke Indonesia bisa teralihkan.
"Kalau mengurangi pajak orang semakin gampang berinvestasi, kalau orang semakin berinvestasi biasanya dana itu keluar dari Indonesia. Jadi kita akan melihat harga dollar Amerika akan naik dan itu akan berimplikasi banyak," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Datangi DPRD DIY, Kapolri Turun Langsung Selidiki Demo yang Berujung Perusakan
-
Massa Tiba-Tiba Geruduk DPRD DIY, Lempar Petasan, Bakar Water Barrier hingga Rusak CCTV
-
Akhirnya Temui Pendemo di Kepatihan, Sri Sultan Duduk Bersila Dihujani Tuntutan
-
Geruduk Kantor Gubernur, Aliansi Jogja Memanggil Serukan Bobroknya Rezim Prabowo
-
Awas Terjebak Macet Demo Malioboro! KAI Keluarkan Imbauan Penting untuk Penumpang Kereta