SuaraJogja.id - Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat akan membawa sejumlah implikasi penting. Hal itu juga yang sudah perlu disiapkan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi.
Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala menuturkan bahwa kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan orientasi ekonomi yang lebih liberal dari pemerintahan Trump dapat berdampak signifikan bagi Indonesia.
Namun kondisi ini menurut Rochdi akan cukup menjadi angin segar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya dengan terpilihnya Trump akan membuat sedikit longgar mengenai isu pembahasan hak asasi manusia.
"Ini akan ada kelonggaran isu-isu hak asasi manusia terutama di Indonesia karena Amerika tidak akan terlalu care dengan itu sekarang, selama replubikan ada di sana tidak akan terlalu care," kata Rochdi, saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).
"Ya ini catatan saya, beruntunglah Prabowo terus kemudian mereka-mereka yang ingin meng-hijack demokrasi Indonesia mereka punya napas lega, Amerika tidak akan terlalu banyak cuap-cuap," sambungnya.
Di bidang politik dan keamanan, Rochdi memperingatkan bahwa dengan terpilihnya Trump, hubungan Indonesia dengan AS kemungkinan akan semakin dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Terutama dengan intrik persaingan antara AS dengan Cina.
Indonesia, yang selama ini mengklaim sebagai negara yang menerapkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi, akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga netralitas dalam konteks ketegangan AS-China yang semakin memanas.
"Kita kan mengklaim selalu swing ya artinya bebas aktif itu to, tetapi bebas aktif dalam kasus Trump nanti tidak akan banyak bermanfaat karena kita juga harus jelas ini sekarang posisinya harus di mana," tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus siap untuk menentukan langkah strategis yang lebih jelas dalam menyikapi peningkatan ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di bidang ekonomi, Indonesia juga harus bersiap menghadapi potensi perubahan besar.
Baca Juga: Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
Terutama dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-bisnis dari Trump. Salah satu kebijakan yang kemungkinan diteruskan adalah pemotongan pajak di AS, yang akan mendorong perekonomian Negeri Paman Sam semakin menggeliat.
Namun, kebijakan ini bisa membawa dampak negatif bagi Indonesia. Pasalnya dengan meningkatnya investasi di AS, dana yang selama ini mengalir ke Indonesia bisa teralihkan.
"Kalau mengurangi pajak orang semakin gampang berinvestasi, kalau orang semakin berinvestasi biasanya dana itu keluar dari Indonesia. Jadi kita akan melihat harga dollar Amerika akan naik dan itu akan berimplikasi banyak," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
Terkini
-
Investasi Bodong di Jogja Terbongkar: 8 WNA Mengaku Miliarder, Padahal Cuma Kelola Warung Kecil
-
BRI Miliki 36 Ribu Pekerja Perempuan, Setara 43% dari Total 86 Ribu Pekerja
-
Sesuai RUPST 2026, BRI Komitmen Ciptakan Pertumbuhan Kinerja Finansial secara Berkelanjutan
-
Dorong Peran Perempuan, BRI Raih 3 Penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
Harga LPG Non Subsidi Meroket di Jogja, Penjual Resah, Ancaman Migrasi ke Elpiji 3 Kg Menguat?