SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkan puluhan tempat penjualan minuman keras atau minuman beralkohol ilegal yang tersebar di 17 kapanewon (kecamatan) di wilayah itu.
"Berdasarkan hasil penertiban serentak, sampai saat ini telah ditutup sebanyak 62 tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada di 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman," kata Penjabat sementara Bupati Sleman Kusno Wibowo di Sleman, Sabtu (9/11/2024).
Menurut dia, Pemkab Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran kepolisian dan TNI terus gencar melakukan penertiban penjualan minuman keras, termasuk juga minuman oplosan.
"Penertiban ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah Sleman. Bagi masyarakat yang memiliki informasi adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal dan minuman oplosan bisa melaporkan ke Pemkab Sleman," katanya.
Ia mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman bersama Satpol PP Kabupaten Sleman juga telah melakukan pendataan jumlah usaha penjualan minuman beralkohol di wilayah Sleman.
"Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, diketahui sebanyak 18 usaha yang mengantongi izin resmi dan sebanyak 83 usaha yang tidak berizin," katanya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan bahwa pihaknya terus gencar melakukan penertiban serentak terhadap toko atau kios penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Sleman.
"Penertiban tersebut dilakukan bersama jajaran Polresta Sleman, kapanewon dan perangkat kalurahan (setingkat desa) pada 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman," katanya.
Ia mengatakan Operasi Cipta Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di wilayah kapanewon ini dilakukan berdasarkan Instruksi Bupati Sleman Nomor 097 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
Baca Juga: Sleman Perketat Pengawasan Miras, Warga Diminta Lapor Penjualan Ilegal
"Terbitnya Instruksi Bupati Sleman ini merupakan respons dari Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 0681 Tahun 2024 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan," katanya.
Menurut dia, surat edaran bupati itu juga sejalan dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 yang bertujuan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di DIY.
Berita Terkait
-
Dugaan Penganiayaan Warnai Gelaran Pilkada Sleman, Pendukung Paslon vs Ibu Rumah Tangga?
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Sumur Bor hingga Distribusi Pupuk, Harda-Danang Siapkan Jurus Atasi Krisis Pertanian di Sleman
-
Keraton Yogyakarta Gugat PT KAI, Nominalnya hanya Rp1.000?
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Fakta Pahit Buruh Pengupas Bawang di Jogja, Kerja Seharian Hanya Diupah Rp3 Ribu
-
Ospek Bukan Ajang Perpeloncoan, Rektor UNY: Perlakukan Mahasiswa Sebagai Raja-Ratu
-
BRI Cetak Rekor MURI: Hadirkan Kredit Kendaraan Serentak di 131 Lokasi
-
Dokter dan Nakes Viral Komentar Nirempati, FKKMK UGM Sebut Pembekalan Etika Bermedsos Sejak Maba
-
Dinkes DIY Siapkan 240 Kg Obat untuk Korban Gempa NTT, Pastikan Stok Jogja Tak Tertanggu