SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkan puluhan tempat penjualan minuman keras atau minuman beralkohol ilegal yang tersebar di 17 kapanewon (kecamatan) di wilayah itu.
"Berdasarkan hasil penertiban serentak, sampai saat ini telah ditutup sebanyak 62 tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada di 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman," kata Penjabat sementara Bupati Sleman Kusno Wibowo di Sleman, Sabtu (9/11/2024).
Menurut dia, Pemkab Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran kepolisian dan TNI terus gencar melakukan penertiban penjualan minuman keras, termasuk juga minuman oplosan.
"Penertiban ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah Sleman. Bagi masyarakat yang memiliki informasi adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal dan minuman oplosan bisa melaporkan ke Pemkab Sleman," katanya.
Ia mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman bersama Satpol PP Kabupaten Sleman juga telah melakukan pendataan jumlah usaha penjualan minuman beralkohol di wilayah Sleman.
"Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, diketahui sebanyak 18 usaha yang mengantongi izin resmi dan sebanyak 83 usaha yang tidak berizin," katanya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan bahwa pihaknya terus gencar melakukan penertiban serentak terhadap toko atau kios penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Sleman.
"Penertiban tersebut dilakukan bersama jajaran Polresta Sleman, kapanewon dan perangkat kalurahan (setingkat desa) pada 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman," katanya.
Ia mengatakan Operasi Cipta Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di wilayah kapanewon ini dilakukan berdasarkan Instruksi Bupati Sleman Nomor 097 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
Baca Juga: Sleman Perketat Pengawasan Miras, Warga Diminta Lapor Penjualan Ilegal
"Terbitnya Instruksi Bupati Sleman ini merupakan respons dari Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 0681 Tahun 2024 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan," katanya.
Menurut dia, surat edaran bupati itu juga sejalan dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 yang bertujuan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di DIY.
Berita Terkait
-
Dugaan Penganiayaan Warnai Gelaran Pilkada Sleman, Pendukung Paslon vs Ibu Rumah Tangga?
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Sumur Bor hingga Distribusi Pupuk, Harda-Danang Siapkan Jurus Atasi Krisis Pertanian di Sleman
-
Keraton Yogyakarta Gugat PT KAI, Nominalnya hanya Rp1.000?
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Polisi Sebut Kasus Tewasnya Pelajar di Kawasan Kridosono Bukan Klitih, Tapi Perselisihan Antar Geng?
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK
-
RPH Giwangan Siapkan Kuota 465 Hewan Kurban, Pemkot Yogya Larang Keras Panitia Cuci Jeroan di Sungai
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri