SuaraJogja.id - DIY menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sudah mulai diterapkan secara nasional, Senin (6/1/2025). Hal ini terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih untuk memulai program ini belum siap.
"Informasinya di lapangan dari disdikpora, dari pihak SPPG belum siap [menyediakan bahan pangan MBG]," papar Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin Sore.
Padahal untuk tingkat SMA/SMK dan SLB, menurut Ditya ada sebanyak 158.166 siswa yang harus dilayani program MBG. Jumlah ini terdiri dari 4.963 siswa SLB di 81 satuan pendidikan, 62.728 siswa SMA di 176 satuan pendidikan dan 90.475 siswa SMK di 207 satuan pendidikan.
Dari jumlah itu, empat sekolah di DIY menjadi pilot project yang di tunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ikut kick off MBG saat ini. Yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman dan SMK Muhammadiyah Mlati Sleman.
"Namun dari keterangan disdikpora, belum ada pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah yang jadi pilot project itu," ungkapnya.
Ditya menambahkan, Disdikpora DIY memang tidak mendapatkan kewenangan dalam penyelenggaraan program MBG. Sebab pelaksanaan untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh BGN.
Lembaga negara ini bekerjasama dengan Institusi TNI di masing-masing kabupaten/kota seperti Kodim dan Koramil. Mereka yang bertindak selaku SPPG.
"Jadi kapan DIY akan melaksanakan MBG, tergantung kesiapan SPPG," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, Pemda DIY sebenarnya sudah menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar atau 2,5 persen untuk program MBG. Namun karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juknas) dan petunjuk teknis (juknis), maka Pemda baru dalam tahap persiapan anggaran tersebut.
Baca Juga: DIY Telat Ikut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Ada Apa?
"Kami belum [melaksanakan MBG]. Kami masih dalam tahap persiapan anggaran, yang sudah tertuang dalam APBD 2025. Namun, secara teknis, implementasinya di lapangan belum jelas, termasuk sasaran dan titik-titik pelaksanaan. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti mengenai jumlah penerima yang tidak ditangani oleh pusat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
Terkini
-
Optimistis terhadap BBRI, JPMorgan Tingkatkan Rekomendasi Saham Jadi Overweight
-
Bayar Rp100 Ribu, Ratusan Siswa di Jogja jadi Korban Tes TOEFL, Dana Bakal Dikembalikan
-
Perangi Scam dan Judi Online, BRI Dukung Penguatan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman
-
Lindungi Siswa dari Intimidasi, Disdikpora DIY Perketat Akses Pihak Ketiga ke Sekolah
-
Masih Ada Praktik Jual Seragam, Disdikpora DIY Tegaskan Sekolah Negeri Tak Boleh Berbisnis