SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diberlakukan secara nasional pada Senin (6/1/2025). Saat ini ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini.
Di DIY, tiga SPPG dipilih untuk melaksanakan program pemerintahan Prabowo Subianto tersebut seperti Wonosari, Banguntapan dan Kalasan. Namun hingga saat ini, Pemda DIY nampaknya belum ikut kick off program tersebut meski sejumlah sekolah sudah ikut uji coba MBG beberapa waktu lalu.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin Siang menyatakan, Pemda baru dalam tahap persiapan anggaran sebesar Rp42 miliar atau 2,5 persen.
"Kami belum [melaksanakan MBG]. Kami masih dalam tahap persiapan anggaran, yang sudah tertuang dalam APBD 2025. Namun, secara teknis, implementasinya di lapangan belum jelas, termasuk sasaran dan titik-titik pelaksanaan. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti mengenai jumlah penerima yang tidak ditangani oleh pusat," katanya.
Made menyatakan, Pemda DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 Miliar ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY. Namun, secara teknis, juklak dan juknis dari pusat untuk pelaksanaan MPG di daerah masih belum ada dan masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini oleh Badan Gizi Nasional.
Meski belum ikut memulai, menurut Made, pada prinsipnya Pemda DIY maupun kabupaten/kota sudah menyiapkan anggaran. Namun karena program tersebut dirancang di akhir proses penyusunan RAPBD 2025, maka kesiapan masing-masing daerah bisa berbeda.
Pemda masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan program MBG. Apalagi program tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum semua sasaran menerima.
"Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan untuk menilai sejauh mana program ini berjalan," ujarnya.
Walaupun belum dimulai, Pemda DIY memastikan bisa mencukupi kebutuhan bahan pangan program MBG. Dengan estimasi kebutuhan beras untuk program MBG di DIY mencapai 10,6 ribu ton per tahun dan total produksi padi di DIY sebesar 546 ribu ton pada 2023, maka kebutuhan tersebut akan sangat tercukupi.
Baca Juga: Merapi Muntahkan 78 Guguran Lava, Status Masih Siaga
Hanya saja untuk sayur-mayur, Pemda masih mengalami kesulitan untuk menyiapkan bahan pangan tersebut. Sebab selama ini DIY masih tergantung pasokan dari wilayah sekitar, seperti Jawa Tengah.
"Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kesesuaian cuaca di DIY [sehingga tidak bisa menanam sayuran]. Namun, untuk buah-buahan dan beras ketersediaannya cukup mencukupi," jelasnya.
Made menyebutkanm meski harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar, Pemda tidak menggeser anggaran dari program lain. Bahkan program tersebut juga tidak menghilangkan atau merefokusing program yang sudah ada, karena konsistensi perencanaan harus dijaga.
"Dana ini difasilitasi melalui insentif fiskal dan sumber dana lain yang sudah ada," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
-
Kotak Berisi Kain Putih Mirip Pocong Gegerkan Warga Kulon Progo, Polisi Pastikan Bukan Bayi
-
Isi Chat WA Dibongkar di Sidang Korupsi Dana Hibah Sleman! Raudi Akmal Ajak Ketemu Sosok Ini
-
Drama Sidang Korupsi Sleman: Putra Eks Bupati Klaim Dapat Mandat dari Sekda dan Kepala Bappeda
-
Soal Perbup Hibah Pariwisata, Saksi: Wewenang di Bupati Selaku Kepala Daerah