Indonesia Resmi Masuk BRICS, Pakar UGM Beberkan Dampak Terhadap Diplomasi di Kancah Internasional

Indonesia resmi menjadi bagian dari anggota forum ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa atau BRICS. Hal ini diumumkan oleh pemerintah Brazil sebagai ketua organisasi BRICS, Senin (06/01), waktu setempat. Brazil memberikan selamat kepada Indonesia.

Brazil menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis yang penuh potensi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini guna memperkuat posisi ekonominya hingga memainkan peran lebih besar di kancah global.

Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti menilai masuknya keanggotaan RI di BRICS juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Namun begitu, alasan masuknya Indonesia dalam BRICS diakui Poppy tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat.

“Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat,” kata Poppy dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

Selain itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari kebijakan Presiden Donald Trump nantinya. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.

“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” katanya.

Namun demikian, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global. Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Namun Poppy menilai masih menyangsikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.

Baca Juga: Kasus PMK Kembali Melonjak, Pakar UGM Desak Vaksinasi Menyeluruh

”Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?,” ungkapnya.

Selain memperkuat Diplomasi Hubungan Internasional dengan bergabung di BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik.

“Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan,” katanya.

Menurutnya, komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga  disesuaikan dengan standar global.