DPRD Kulon Progo Sarankan Pemkab Ubah Status Suaka Margasatwa Sermo

SuaraJogja.id - Anggota DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Widiyanto memberikan saran pada pemerintah setempat mengubah status Suaka Margasatwa Sermo menjadi Taman Wisata Satwa Sermo supaya tidak mengganggu pembangunan wilayah.

Widiyanto di Kulon Progo, Senin, mengatakan Badan Waduk Sermo sudah difungsikan untuk lalu lintas kendaraan masyarakat dan sudah direlokasi di jalan baru namun kondisinya sangat memprihatinkan karena kondisi jalan rusak, sempit, dan sangat rawan kejahatan.

"Pada 2024, pembangunan jalan relokasi pengganti badan jalan Waduk Sermo sudah dianggarkan, namun harus dihapus dan anggarannya dipindahkan karena tidak mendapat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Masyarakat sangat sedih," kata Widiyanto.

Ia mengatakan setelah sekitar Waduk Sermo ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Sermo, kegiatan perencanaan menjadi terhambat, mengakibatkan pembangunan di Kokap, khususnya di kawasan Waduk Sermo terhambat. Perekonomian masyarakat tidak ada perkembangan.

Bahkan, saat musim panen raya buah, masyarakat tidak bisa menjual durian, manggis hingga rambutan. Status Suaka Margasatwa Sermo menguat masyarakat tidak bisa berkembang secara ekonomi.

"Untuk itu, kami mengharapkan Pemkab Kulon Progo mengusulkan perubahan status Suaka Margasatwa Sermo menjadi Taman Wisata Satwa Sermo ke Kementerian Lingkungan Hidup supaya kawasannya bisa dikembangkan sebagai pusat wisata, dan kuliner oleh masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Widiyanto mengatakan jalan menuju Waduk Sermo mendesak dibangun. Jalan tersebut merupakan jalur pokok yang menghubungkan wilayah selatan dan utara, terutama menghubungkan enam kalurahan di tiga kapanewon (Temon, Kokap dan Girimulyo). Relokasi yang sekarang adalah lewat hutan perempatan Gemulung ke Timur sekitar 1 kilometer, melewati kawasan hutan yang jalannya rusak dan rawan.

"Saya malu, sebagai anggota dewan yang setiap hari lewat jalan ini jalannya masih tetap rusak belum diperbaiki," katanya.

Menurutnya, beberapa instansi yang perlu koordinasi dalam relokasi jalan Sermo ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kaitan lahan relokasi, PLN jaringan listrik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa mitigasi kalau terjadi misalnya pohon tumbang, longsor, dan Dishub.

Baca Juga: Luapan Lumpur Pembangunan JJLS Rugikan Warga, DPRD DIY Desak Satker PJN Segera Atasi

"Mereka harusnya saling berkolaborasi supaya pembangunan di Kokap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh dan tidak terisolir," kata Widiyanto.