DIY Pilih Percepat Vaksinasi dan Sterilisasi ketimbang Tetapkan Status Darurat PMK, Ini Penjelasannya

SuaraJogja.id - Meski Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah lebih dari 1.800 kasus sejak beberapa hari terakhir, Pemda DIY tidak jadi menetapkan status darurat PMK. Sebab dari tinjauan langsung yang dilakukan Kementerian Pertanian, kasus PMK di Yogyakarta belum masuk kategori pandemi.

"Kan sudah dicek langsung dari kementerian pertanian, dirjen ke lapangan. Evaluasi belum sampai pada kondisi pandemi, jadi belum dikatakan menyeluruh dan sangat kuat [PMK]," ungkap Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (13/1/2025).

Namun Beny mengakui, kasus PMK di Yogyakarta sudah masuk kategori wabah yang serius. Karenanya alih-alih ditetapkan status darurat PMK, Pemda DIY akan mempercepat vaksinasi.

Kalau sebelumnya vaksinasi pada ternak dilakukan pada Februari 2025 mendatang, maka saat ini akan dipercepat. Ditargetkan minggu ini vaksin dari pemerintah pusat bisa datang.

"Mudah-mudahan minggu ini [vaksin] segera cair," ujarnya.

Beny menambahkan, penyebaran PMK di Yogyakarta cukup tinggi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Karenanya dari evaluasi yang disampaikan Kementerian Pertanian, percepatan vaksinasi massal jadi solusi yang harus dilakukan sesegera mungkin.

"Kita sudah rencanakan dengan pihak terkait, contohnya dengan CSR [corporate social responsibility] dan perguruan tinggi seperti fakultas peternakan dan pertanian," tandasnya.

Selain vaksinasi, jalur lalulintas ternak juga dijaga ketat. Hal ini dilakukan agar kasus PMK tidak semakin meluas kemana-mana.

Para petugas dan pengelola peternakan juga harus menerapkan standar pengamanan, di antaranya saat berinteraksi dengan ternak untuk mencegah penyebaran PMK. Dokter hewan di Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan) harus jadi garda terdepan dalam pencegahan penyebaran PMK.

Baca Juga: Darurat PMK, Bantul Hentikan Jual Beli Sapi, Vaksin masih Dinanti

"Kita harus melakukan sterilisasi, tidak hanya pada kandang dan juga jalur lintas ternak, tapi juga kepada petugas. Standar ini untuk menjaga keamanan. Kerjasama dengan puskeswan juga harus insentif agar pencegahan bisa berjalan optimal," jelasnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi