OPINI: Indonesia dan Jalan Panjang Revolusi Kerja

Laporan Future Job Report 2025 dari World Economic Forum telah memberikan gambaran yang jelas tentang pergeseran drastis dunia kerja. Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya telah merambah ke hampir setiap sektor, mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi.

Indonesia, dengan populasi mudanya yang besar dan semangat kewirausahaan yang tinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari revolusi industri 4.0.

Namun, di balik peluang nan menjanjikan, kita juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Bayangkan saja, pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap prestisius dan stabil, seperti pegawai bank atau administrasi, kini mulai tergantikan oleh mesin.

Sementara itu, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital seperti data scientist, artificial intelligence engineer, dan software developer semakin meningkat. Pergeseran ini tak pelak menimbulkan kecemasan bagi banyak orang, terutama mereka yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mulai Diterapkan, Peneliti Ungkap Efek Domino yang Ditimbulkan

Di tengah gempita perubahan, kita seringkali lupa bahwa di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi, masih ada jutaan rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal, seperti halnya petani, nelayan, dan pedagang kecil, tentu akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat.

Tanpa adanya pembangunan yang menyeluruh, kebijakan yang inklusif, dan penanganan yang responsif, bisa jadi pergeseran permintaan jenis pekerjaan ini malah membuat mereka yang paling miskin dan rentan akan semakin tersisih.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif. Kebijakan publik yang responsif dan inovatif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan.

Investasi pendidikan harus mendapatkan porsi yang lebih besar. Pendidikan harus menyasar pada perkembangan sifat kritis dan inisiatif. Tantangan ke depan bukan lagi perihal siapa yang paling terampil namun mereka yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan kebutuhan masa depan. Melalu kesadaran ini responsivitas yang akan muncul akan lebih sesuai dalam menghadapi tantangan dinamika perubahan pola pekerjaan.

Pemerintah juga harus menyadari disamping fokus pada investasi luar negeri dalam pengembangan digital ekonomi jangan lupakan nasib UMKM. Mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang haruslah menjadi prioritas untuk memasuki pergeseran pola kerjanya.

Baca Juga: Beda Nasib dengan STY, Hokky Caraka Perpanjang Masa Baktinya Bersama PSS Sleman

Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, mulai dari akses permodalan, pendampingan bisnis, hingga fasilitasi teknologi. Selain itu juga harus menyiapkan jaring pengaman sosial yang kuat untuk melindungi pekerja yang terkena dampak otomatisasi. Program retraining dan bantuan transisi pun perlu diperluas untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sesuai.